BERITANASIONAL.ID, SUKARAME LAMPUNG – Komponen Pengurus Komunitas Petambak Sukarame Pesisir Barat Lampung, deklarasikan Firli Bahuri Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ketertarikan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam bentuk deklarasi karena dianggap Firli Bahuri layak untuk ajukan sebagai calon presiden.
“Komunitas masyarakat petambak pesisir barat, berharap Firli Bahuri bisa menuntaskan kasus – kasus konflik agraria di seluruh pesisir Indonesia.” ungkap Jamaluddin di sekitar taman wisata pantai daerah pesisir barat Lampung pada (6 Maret 2022)
Masyarakat berharap kepada bapak Firli Bahuri karena seluruh Indonesia konflik agraria tanah pertambakan, baik izin Hak Guna Usaha illegal, perusahaan yang melanggar lingkungan, pengambilan hak – hak masyarakat.
“Perlu di ingat untuk bapak Firli Bahuri bahwa komunitas masyarakat tambak TIR Trans seluruh Indonesia ada sekitar 30juta penduduk yang terdampak. Kalau di hitung perdesa pesisir yang sedang berkonflik seperti Sumbawa Barat ada 364 KK, Lampung 6000 KK, Kalimantan Barat 781 KK, Kalteng 800 KK, dan lainnya. Belum hitung wilayah Papua, Kaltara, Sumatera, Jawa, maupun Sulawesi. Tentu warga komunitas ini sangat besar sekali.” lanjut Jamal
Dengan jumlah tersebut, wajar masyarakat yang sedang berkonflik lahan – lahan tambak deklarasikan Firli Bahuri sebagai calon presiden agar kedepan bisa diperjuangkan dan bebaskan lahan – lahan usaha masyarakat.
Apalagi masyarakat perjuangkan hak – hak lahan usaha yang diambil oleh banyak perusahaan atas nama Hak Guna Usaha ilegal sudah berjuang 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 33 tahun serta banyak lagi. Sudah puluhan tahun masyarakat berjuang, hingga kini lahan – lahan usaha yang berasal dari masyarakat tersebut, belum bisa di kembalikan hingga kini.
Masyarakat memang sedang riuh mengajukan Firli Bahuri sebagai Calon Presiden, mulai dari pedagang, petani, nelayan, emak – emak, serta lainnya.
“Maka kami deklarasikan Firli Bahuri sebagai calon presiden, karena menaruh harapan besar agar Indonesia bersih dari mafia tanah dan hak – hak Lahan Usaha masyarakat dapat kembali seperti sedia kala.” tutupnya. (ss)
