BeritaNasional.ID, Palu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek langsung kesiapan pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Tengah, salah satunya terkait pencairan Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) melalui Rakor Kesiapan Pilkada Serentak dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (27/07/2020).
“Saya melihat dari data tadi anggaran-anggaran, yang paling utama anggaran, anggaran dari NPHD untuk 9 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, ini Alhamdulillah sebagian besar sudah di atas 75 persen bahkan ada yang 100 persen, tingkat provinsi sendiri untuk KPU-Bawaslu-nya sudah 90persen,” kata Mendagri.
Meski masih ada daerah yang pencairan NPHD nya di bawah 100 persen, ia memastikan pencairan anggaran itu akan segera diselesaikan agar tahapan Pilkada berlangsung dengan aman.
“Nah ada beberapa daerah yang tadi lebih kurang 40-an persen, ada 2 atau 3, itu juga akan segera diselesaikan anggarannya diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan. Sehingga dengan demikian, kita harapkan tahapan yang sekarang yang sudah mulai masuk tahapan pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih, door to door, petugasnya sudah bisa menggunakan alat proteksi karena anggarannya sudah ada,” jelasnya.
Kelancaran pencairan anggaran yang telah disepakati Pemda dengan penyelenggara melalui NPHD menjadi salah satu indikator kesuksesan Pilkada yang aman dari Covid-19. Dengan demikian, Pilkada menjadi ajang untuk menekan angka penularan Covid-19 dan penanganan dampak sosial-ekonominya melalui isu utama yang diangkat.
“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas. Nah ini semua diatur agar Pilkada tidak menjadi media penularan, maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” pesannya.
Berdasarkan data yang dirilis dari Kemendagri untuk Kabupaten/Kota peserta Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah berhasil mentransfer dana NPHD 100% dari 9 Kota terdaftar sebagai berikut:
NPHD KPU sudah 100% Kabupaten/Kota Banggai, Banggai Laut, Sigi; NPHD Bawaslu sudah 100% Kabupaten/Kota Toli-Toli, Tojo Una-Una, Banggai, Sigi; dan NPHD PAM yang sudah mencapai 100% hanya Kabupaten Banggai Laut.
Adapun dana NPHD Kabupaten/Kota yang belum mencapai 50% yakni NPHD KPU Kabupaten/Kota Toli-Toli, Morowali Utara, Poso, Palu; NPHD Bawaslu Kabupaten/Kota Morowali Utara, Poso, Palu dan NPHD PAM dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, Sigi. Catatan lebih lanjut NPHD PAM yang 0% untuk Kabupaten Toli-Toli, Poso, Tojo Una-Una. (Rls/Br)
