SUMSEL, BERITANASIONAL.ID – Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) LSM Pergerakan Analisis Kebijakan (PEMATANK) pada 7 September 2022 secara resmi telah menyampaikan laporan pengaduan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK berkait dengan proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023.
Melalui keterangan pers releasenya yang diterima beritanasional.id, Ketua Umum DPP Pematank Suadi Romli Jumat (9/9/2022) menjelaskan, adapun materi singkat yang dituangkan DPP PEMATANK dalam pelaporan tersebut, ialah tentang adanya dugaan perbuatan Kolusi di balik proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023.
Dikatakan Suadi Romli, DPP Pematank berharap dan mendesak KPK mampu menindaklanjuti pelaporan tersebut dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kita juga sudah secara resmi masukin laporan ke ombusman RI terkait dugaan melanggar administrasi pada pemilihan wakil bupati tersebut, ” ujar Suadi Romli. (red)
