Pemkab Bone Bolango Perkuat Akuntabilitas, OPD Diminta Siapkan Dokumen Pengawasan

BERITANASIONAL.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan kelengkapan dokumen administrasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, saat memimpin entry meeting bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo, Selasa (13/10/2026).
Ichsan meminta seluruh OPD terkait memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan dokumen yang dibutuhkan selama proses pengawasan. Menurutnya, ketertiban administrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mohon atensi para OPD terkait, khususnya dalam pemenuhan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Ichsan.
Ia menjelaskan, pengawasan tersebut mencakup sejumlah aspek strategis, di antaranya perencanaan dan alokasi anggaran, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengamanan aset daerah, hingga capaian program penanggulangan kemiskinan.
Ichsan yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango itu menekankan bahwa kelengkapan dokumen bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemeriksaan. Lebih dari itu, dokumen menjadi instrumen untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan hasil pelaksanaan program di lapangan.
“Dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk menelusuri kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan hasil nyata di lapangan,” jelasnya.
Salah satu perhatian dalam pengawasan kali ini adalah efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Pemkab Bone Bolango telah menjalankan intervensi terpadu melalui kegiatan Posyandu yang melibatkan TP-PKK dan terintegrasi dengan sejumlah OPD.
Karena itu, dokumentasi pelaksanaan program menjadi penting untuk memastikan setiap intervensi pemerintah dapat ditelusuri, diukur, serta dievaluasi berdasarkan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan pelayanan publik melalui penyelesaian Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Antardaerah. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung kemudahan perizinan sekaligus membuka peluang kerja sama dan investasi di Bone Bolango.
Langkah tersebut dinilai semakin relevan di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas APBD, sehingga pemerintah daerah perlu memperluas peluang kolaborasi dalam mendorong pembangunan.
Melalui pengawasan ini, Pemkab Bone Bolango berharap seluruh OPD semakin memperkuat kedisiplinan administrasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan Inspektorat Provinsi Gorontalo pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda pemeriksaan, tetapi juga momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango.



