BeritaNasional.ID, Soppeng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia melalui Aplikasi Zoom Meeting di SCC Kab. Soppeng, Rabu (25/11/2020).
Acara ini dihadiri oleh Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir turut didampingi Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Andi Tenri Sessu dan Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Hj. Andi Nur Lina.
Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa APBN pada tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi Covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik di bidang kesehatan dan di bidang lainnya.
APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.
Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid-19 dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.
Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.
Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, mendukung reformasi pendidikan, serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.
Berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian/Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. (Rls/Br)
