Pemkot Probolinggo Matangkan RKPD 2027, Fokus Program Problem Solving dan Peningkatan IKU
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Pemerintah Kota Probolinggo mematangkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Paparan RKPD tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Puri Manggala Bhakti, Senin (2/3).
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Maret 2026, sebagai forum strategis untuk menyelaraskan program prioritas seluruh perangkat daerah dengan target pembangunan kota. Pada hari pertama, dua perangkat daerah memaparkan rencana kerjanya, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan PPKB.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, menyampaikan bahwa fokus utama tahun 2027 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelestarian budaya lokal.
“Fokus kami adalah bagaimana kualitas SDM Kota Probolinggo semakin meningkat, baik dari sisi akademik maupun karakter, tanpa meninggalkan akar budaya lokal,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya kekurangan tenaga pendidik serta kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan mendatang.
Sementara itu, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa rencana kerja 2027 masih perlu pendalaman agar program yang dirancang benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Kita ingin program ke depan betul-betul bersifat problem solving. Bagaimana memecahkan persoalan yang ada sehingga dari tahun ke tahun indikator kinerja utama semakin meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, IKU harus menjadi peta dasar dalam setiap perencanaan pembangunan. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta Angka Harapan Hidup yang menjadi tolok ukur sektor kesehatan.
Ia menegaskan, pembangunan tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada fisik semata. “Semua harus mengacu pada indikator kinerja utama, bukan sekadar pembangunan fisik,” tambahnya.
Sebagai contoh, di sektor kesehatan masih dibutuhkan tambahan enam puskesmas pembantu agar layanan merata di setiap kelurahan. Penambahan tersebut, lanjutnya, harus dibarengi kesiapan sumber daya manusia dan kelengkapan peralatan medis.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menjelaskan forum paparan ini juga menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan fiskal 2027 yang diselaraskan dengan roadmap pembangunan daerah.
Ia menyebut, perencanaan anggaran harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD, dengan tetap mengacu pada tema pembangunan 2027, yakni penguatan infrastruktur perkotaan dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berupaya mensinergikan aspirasi masyarakat, masukan legislatif, dan prioritas pembangunan daerah. Tema 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sebagai daya ungkit kesejahteraan,” jelasnya.
Rey juga mengakui adanya tantangan fiskal, termasuk target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik hingga 25 persen. Namun, pemerintah daerah tetap harus memenuhi belanja wajib, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita punya target peningkatan PAD yang progresif. Di sisi lain, mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan juga harus dipenuhi. Karena itu, perencanaan harus cermat agar semuanya tetap selaras,” pungkasnya.
Melalui pendekatan berbasis data dan IKU, Pemkot Probolinggo optimistis program pembangunan 2027 tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Yul/Bernas)
