Pengelolaan Anggaran Covid-19 Dinilai Tidak Transparan, Mahasiswa Maluku Utara Akan Gelar Unjuk Rasa Besar-besaran
BeritaNasional.ID, Halmahera Timur – Sejumlah Mahasiswa Provinsi Maluku Utara yang tergolong dalam Barisan Rakyat Anti Korupsi (BRAK), kembali akan menggelar aksi besar-besaran yang di jadwalkan pada Rabu (29/7/2020) melalui surat yang dilayangkan kepada KPK, Mabes Polri, dan pihak terkait.
Kordinator aksi Jaidi Abdul Ghani kepada wartawan menyampaikan, “Aksi yang dilakukan oleh Barisan Rakyat Anti Korupsi ini tidak terlepas dari sikap Bupati Halmahera Timur, Ir. Muh’din Mabud selaku ketua tim gugus tugas yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19,” terangnya.
Menurut Jaidi, aksi akan dilakukan di dua titik. Titik pertama bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), titik kedua bertempat di Mabes Polri. Aksi tersebut dilakukan untuk menekan Bupati Halmahera Timur yang juga sebagai Ketua tim Gugus tugas agar data penanganan covid-19 dan jumlah anggaran sebesar 16,7 miliar dibuka secara transparansi kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur.
“Ironisnya, dana penanganan Covid-19 hingga saat ini terkesan tertutup oleh pengelola anggaran, buktinya dengan besaran anggaran tersebut, tidak memiliki rincian untuk di publish ke masyarakat Halmahera Timur,” tandasnya.
Jaidi menambahkan, “Aksi tersebut juga untuk menekan KPK dan Mabes Polri agar memanggil Ir. Muhdin selaku Bupati Halmahera Timur dan Ketua tim gugus tugas penanganan Covid-19. Menurutnya, Bupati Haltim belum ada transparansi dana Covid-19 senilai 16,7 Miliar,” kata Jaidi.
Kordinator aksi BRAK Maluku Utara yang merupakan putra asal Kabupatan Halmahera Timur ini juga mengatakan, “Aksi yang akan di gelar Rabu mendatang, sudah pasti juga akan memberikan tuntutan kepada pihak KPK dan Mabes Polri untuk mengusut Bupati Haltim yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Tahun 2014-2015 terkait uang titipan senilai 3,1 miliar”. Pungkasnya.
Sementara mengumpulkan informasi, sejumlah kalangan di Halmahera Timur terus ciptakan wacana terkait Anggaran Covid-19 yang di nilai tidak tranparansi. (Riski Ismail)
