BeritaNasional.ID, GORONTALO — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Gorontalo Periode 2024 – 2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono. Pelantikan berlangsung di Gedung Arafah Mess Haji Kota Gorontalo, Kamis (13/6/2024).
Pengurus yang dilantik merupakan hasil Musyawarah Daerah Ke IV HNSI Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya usai proses pelantikan pengurus, La Ode Haimudin yang terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Gorontalo Periode 2024 – 2029 menyatakan bahwa ia bersama para pengurus lainnya akan berkomitmen untuk membawa HNSI Provinsi Gorontalo sebagai organisasi yang akan mewujudkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Gorontalo.
“Tugas ini (menjadi Ketua) memang tidak mudah, namun dengan komposisi pengurus saat ini, kami yakin mampu menjabarkan tugas-tugas ini dan kami siap bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Sementara Assisten 3 Setda Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton mewakili Pj. Gubernur Gorontalo dalam sambutannya meminta kepada HNSI Provinsi Gorontalo untuk memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan di daerah.
Dikatakan Yosef, bahwa Provinsi Gorontalo dengan visi dan misi nya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu program prioritas dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, dimana pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dilaksanakan dengan lebih inovatif, kreatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Untuk itu, Yosef berharap di tahun 2024 ini terjalin sinergi akselerasi program untuk kemajuan bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Gorontalo dalam mendorong kesejahteraan nelayan. Sebagaimana tujuan dari HNSI, memperjuangkan hak dan kepentingan nelayan di seluruh Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan hidup yang layak dan adil bagi masyarakat nelayan/pembudidaya ikan khususnya.
“Sebagai wadah berhimpunnya seluruh kekuatan nelayan, HNSI secara normatif, bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan nelayan di seluruh Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan hidup yang layak dan adil jasmani dan rohaniah bagi masyarakat nelayan atau pembudidaya ikan khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya berdasarkan Undang Undang Dasar 1945,” tandasnya.
(Noka)
