Pertanyakan Data Kemiskinan , Komisi IV DPRD Polman Gelar RDP Bersama Dinsos
BeritaNasional.ID.Polman Sulbar — Menyatukan persepsi data kemiskinan yang belum valid, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Dprd ) Polman melaksanakan rapat Komisi IV yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto fraksi Partai Golkar didampingi Ilham fraksi P3 , H Ibrahim fraksi PKB , Dwiki fraksi partai Gerindra dengan menghadirkan Asisten I Pemkab Polman Dr.Agusnia Hasan Sulur , Sekretaris Dinas Sosial Andi Sukmawati Tjinta , Camat Wonomulyo Sulaeman Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Polman
Syarifuddin , serta menghadirkan Kades Campurjo , Sumberjo , Arjosari , Bumimulyo , Bakka-bakka dan Sidorejo . bertempat ruang rapat Komisi IV Dprd Polman . Rabu 16 Maret .
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar . agus Pranoto dalam kesempatan tersebut mempertanyakan mekanisme pendataan yang dilakukan Pemkab Polman.
Pasalnya banyaknya keluhan masyarakat yang diserap saat kunjungan kerja/Reses di Dapil IV Wonomulyo beberapa waktu lalu terkait banyaknya program bantuan pemerintah pusat maupun daerah tidak tersentuh ke warga kurang mampu sedangkan warga yang masuk kategori ekonomi menengah keatas malah mendapatkan bantuan.
“Sehingga kami mempertanyakan bagaimana sebetulnya mekanisme pendataan ini! Kok yang miskin ada tidak dapat tapi yang ekonomi keatas itu dapat,” kata Agus Pranoto.
Dalam RDP ini akhirnya diketahui bahwa pendataan selama ini belum sinkron antara Dinas Sosial dengan Desa. Karena data yang dimasukkan Pemerintah Desa ternyata tidak sesuai mekanisme. Jelas Agus Pranoto
Agus menegaskan kepada para kepala desa untuk berani melakukan forum rembuk desa dalam rangka menentukan masyarakat miskin, dan mampu melakukan perbaikan data miskin di setiap desa yang ada di Kabupaten Polman dimana sejak 2015 sampai tahun ini belum ada perbaikan data kemiskinan secara aturan. Urai Agus
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Polman Syarifuddin menyampaikan masih ada data yang harus diperbaiki sebanyak tiga belas ribu delapan puluh sembilan. Jadi, masih ada yang belum tercover untuk mendapatkan bantuan.
Syarifuddin menjelaskan .” Data yang perlu perbaikan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang perlu di validasi. kedua, apabila salah satu keluarga yang meninggal harus dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK) dan harus mengganti KK nya, validasi data ganda serta data anomali.” Jelas Agus
