BeritaNasional.id.Polman.Sulbar–DPRD Polman fasilitasi petani dari Kecamatan Matakali untuk menyampaikan keluhan nya kepada pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Di ruang aspirasi DPRD Polman, Selasa 24 januari
Setidaknya ada 3 keluhan para petani yang menurut mereka sangat urgen tuk di sampaikan. Keluhan tersebut mengenai penanganan banjir akibat pendangkalan sungai di Matakali, kelangkaan pupuk subsidi, dan kelangkaan solar.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) pada RDP itu. Mempertemukan antara petani dengan pihak terkait seperti Dinas PUPR dan BPBD.
Salah satu ketuanya dari Kelompok Tani, Zaenal Wahidin, mengatakan, sejak 2001 sungai Matakali tidak pernah di normalisasi.
“Setiap hujan turun pasti terjadi banjir, merendam sawah para petani, kami seringkali merugi,” terang Zaenal Wahidin saat rapat.
Ia mengatakan apapun yang dikerjakan para petani di Matakali. Pasti mengalami kerugian atau gagal panen karena setiap hujan turun terjadi banjir merendam sawah para petani.
“Karena, apa yang kita mau pupuk, kalau terjadi banjir, apa yang kita mau tanam kalau sering banjir,” tegas Zaenal.
Ditempat sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polman, Andi Afandi Rahman, mengatakan. Sungai Matakali bukanlah kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenagan Balai Sungai.
“Melainkan kewenangan pihak balai sungai. Tapi bukan berarti kami tinggal diam, kita bangun komunikasi ke pihak balai untuk penanganan secepatnya,” ujar Andi Afandi Rahmat.
Ia mengaku pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pihak balai untuk segera mengatasi pendangkalan sungai Matakali.
Selain itu, Ia juga mengaku sudah komunikasi dengan pihak PUPR Polman untuk sama-sama mengatasi masalah tersebut.
Senada, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (PUPR) Polman, Husain Ismail, menerangkan. Upaya saat ini ia kerjakan adalah menyusun dokumen perencanaan untuk diserahkan ke pihak balai wilayah sungai.
“Apa yang menjadi keluhan para petani, sudah sempat di sampaikan ke pihak balai di Mamuju,” terang Husain Ismail kepada para petani.
Pihak balai sungai mengaku sudah pernah turun melihat langsung atau survei kondisi sungai, dan telah meminta dokumen perencanaan, yang saat ini akan di susun pihak PUPR Polman.[*]
