BeritaNasional.ID, Bone – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone kembali melanjutkan rapat bersama dengan tim anggaran Pemkab Bone yang sempat diskorsing beberapa hari lalu di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kantor DPRD Bone jalan Stadion Lapatau Watampone, Senin (11/07/2022) dengan membahas beberapa poin penting pada LKPJ Bupati 2021.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar Irwandi Burhan, sejumlah legislator menyoroti beberapa catatan yang terus berulang hampir setiap tahunnya. Selain itu, yang menjadi perhatian dewan adalah nasib para Guru P3K yang telah dinyatakan lolos namun belum memiliki SK lantaran anggaran untuk gaji mereka tak cukup.
Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Idris Rahman mengatakan, nasib P3K perlu jadi perhatian. Pasalnya hingga saat ini nasib mereka belum jelas, padahal telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus.
“Penting bagi kita pikirkan bersama mengenai P3K yang anggarannya dianggap tidak bisa cukup. Ini menjadi perhatian karena menyangkut nasib mereka, kasihan kalau digantung terus,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Bone ini juga menyoroti bangunan yang menjadi aset daerah di eks pasar sentral yang menjadi temuan BPK.
“Kemudian eks pasar sentral banyak ruko yang tidak diketahui pemiliknya karena kontraknya tak diperbaharui. Kalau perlu kontrak diputus saja, kemudian dilakukan perbaharuan.” tambahnya.
Hal sama diungkapkan, legislator Partai PBB Saipullah Latif. Menurutnya, adanya catatan yang berulang hampir setiap tahun menjadi bukti bahwa Pemkab Bone tak mampu mengatasi permasalahan yang sama.
“Ada peruntukan anggaran tidak sesuai dengan rekomendasi. Formulasi aset daerah, tagihan pasar sentral. Ini merupakan catatan berulang. Pemerintah daerah harus akui bahwa tidak mampu mengatasi catatan itu karena buktinya terus terulang,” bebernya.
Sementara itu, Andi Islamuddin selaku Ketua Tim Anggaran mengatakan, secara keseluruhan pembahasan Dokumen Ranperda LKPJ Bupati Bone 2021 tidak ada kendala karena telah dikonsultasikan di Biro Keuangan provinsi.
“Mengenai catatan lain tentunya akan kita bahas di kemudian hari,” ujarnya.
Menurutnya, APBD 2021 sudah tuntas karena memang telah mendapatkan WTP yang ke-7 kalinya. Terkait dengan adanya temuan Eks Pasar Sentral, pihaknya mendukung usulan dari anggota DPRD Bone agar dibentuk tim untuk membahas secara khusus hal itu.
“Khusus eks pasar sentral yang selalu menjadi temuan, tentunya kami sangat mendukung jika memang nantinya dibentuk tim untuk menanggulangi,” terang Islamuddin.
Setelah melalui pembahasan cukup alot, Irwandi Burhan yang juga Ketua DPRD Bone, memastikan semua pembahasan Ranperda LPKJ Bupati Bone 2021 telah tuntas dan dinyatakan disetujui untuk ditindaklanjuti pada rapat paripurna mendengarkan pandangan akhir masing-masing fraksi.
“Rapat paripurna pandangan fraksi akan dilakukan kembali. Saya kira dari semua pembahasan tadi anggota banggar telah menyetujui, untuk kita lanjutkan.” Tutupnya. (Jg)
