Rapat di Komisi III DPRD Polman Bongkar Penyebab Banjir Kota Polewali
BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR — Persoalan banjir yang belakangan kerap merendam sejumlah kawasan di dalam Kota Polewali Mandar mendapat perhatian serius dari DPRD Polman.
Dalam rapat bersama pemerintah kelurahan dan instansi terkait, para legislator menilai kondisi banjir saat ini mengalami perubahan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Anggota Komisi III DPRD Polman, Tanda, mengatakan genangan kini lebih cepat terjadi meski hujan turun dalam waktu singkat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan serius pada sistem drainase di wilayah perkotaan.
“Baru kali ini hujan sekitar satu jam langsung menyebabkan banjir. Dulu wilayah yang sering terdampak itu Matakali, sekarang justru kawasan dalam kota yang lebih banyak tergenang. Ini perlu ditelusuri apakah ada penyumbatan atau masalah lain pada saluran drainase,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Hj Lisda. Ia mempertanyakan kelanjutan master plan drainase yang sempat dianggarkan pemerintah pada tahun 2020.
Menurutnya, persoalan banjir tidak hanya disebabkan faktor teknis, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan saluran air.
“Perencanaannya sebenarnya sudah ada, tetapi sedimentasi dan tumpukan sampah di drainase masih menjadi masalah utama karena kurangnya kesadaran masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Lurah Pekkabata menjelaskan banjir yang terjadi di wilayahnya dipicu penumpukan sedimen di saluran air. Kondisi drainase yang terus menyempit membuat aliran air tidak mampu mengalir lancar saat hujan deras mengguyur kota.
Ia menyebut pemerintah kelurahan bersama warga telah melakukan pengerukan di Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya penanganan awal.
“Dulu lebar drainase sekitar dua meter, sekarang bahkan tidak sampai satu meter karena dipenuhi sedimen. Air tertahan di tengah saluran dan sulit mengalir keluar akibat penyumbatan. Gotong royong rutin dilakukan, tetapi memang perlu pelebaran drainase,” jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, meminta pemerintah mendata seluruh bangunan dan masyarakat yang berada di sekitar saluran drainase, termasuk melakukan pengecekan sertifikat lahan.
Langkah itu dinilai penting sebagai bagian dari rencana pelebaran drainase untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak BPN apabila nantinya dilakukan pelebaran drainase demi mengurangi dampak banjir,” tegasnya.
Lurah Madatte, Muhammad Rasyid, menambahkan persoalan banjir di wilayahnya juga dipengaruhi elevasi sungai yang menyebabkan aliran air tidak lagi memiliki jalur pembuangan yang optimal.
Pendangkalan saluran dan minimnya perhatian terhadap kebersihan drainase turut memperburuk kondisi tersebut.
“Solusinya memang harus ada perbaikan saluran dan pengerukan sedimentasi supaya aliran air kembali lancar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Lurah Manding, Syahrir. Ia menilai pendangkalan drainase menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani.
Untuk sementara, ia mengusulkan agar kegiatan gotong royong terus digalakkan sambil menunggu perbaikan infrastruktur permanen dari pemerintah.
Di akhir pertemuan, Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, menyatakan pihaknya akan membawa para lurah dan camat bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna memaparkan kondisi banjir yang terjadi di masing-masing wilayah.
Menurut Amiruddin, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat hadirnya solusi konkret agar banjir yang semakin sering melanda kawasan perkotaan tidak terus menjadi ancaman bagi masyarakat.
“Penanganan banjir harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat harus bersinergi supaya persoalan ini bisa segera diatasi,” tutupnya.
Rapat pembahasan persoalan banjir tersebut berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Polewali Mandar, Jumat (8/5/2026). Pertemuan dihadiri Dinas PUPR Polman, para lurah terdampak seperti Lurah Pekkabata, Lurah Madatte, dan Lurah Manding, serta sejumlah anggota Komisi III DPRD Polman .(hikma)
