BeritaNasional.ID Jakarta – Ratusan massa dari Jaringan Muda Muslim Jayakarta (JMMJ) dan Front Pemerhati Indonesia (FPI) berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (25/6/2018). Dalam aksinya mereka memberikan karangan bunga kepada KPK agar tidak berpolitik menjelang Pilkada 2018.
Selain itu mereka juga menggelar spanduk dan poster bertuliskan ‘KPK Jangan Terpengaruh Kontestasi Politik, Tolak Politisasi KPK’, ‘KPK Harus Netral, Jangan Terpengaruh Pesenan Parpol atau Pasangan Cagub yang Bertarung di Pilkada’, ‘Pimpinan KPK Jangan Ikut-Ikutan Berpolitik’, ‘KPK Haram Berpolitik’, ‘KPK Dilarang Bermanuver Politik’, ‘KPK Jangan Jadi Pesanan Parpol atau Mantan Pejabat’, ‘Ingat !! KPK Harus Independen, Jangan Berpolitik’.
“KPK sebagai institusi hukum negara, harus menjadi alat negara yang netral dari kepentingan politik. Jangan jadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu,” tegas Koordinator aksi, Andi.
Menurut dia, aksi kali ini sebagai bentuk keprihatinan banyaknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada 2018. Maka itu, Andi berharap KPK tetap on the track yakni independen dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga tegaknya marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya tak usah sebut siapa yang memanfaatkannya karena publik sudah tahu semua. Ini adalah bentuk keprihatinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada dan meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” bebernya.
Sementara itu koordinator FPI Muhammad Ali mendesak KPK untuk tidak bermain api didalam pusaran Pilkada. Dia pun masih mensinyalir ada segelintir pendukung paslon Gubernur yang melakukan aksi black campaign di masa tenang.
“Hari ini ada kelompok massa tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menjadi demo diduga pesanan paslon Gubernur Jateng Sudirman Said. Ini adalah aksi black campaign karena sudah memasuki masa tenang,” tegasnya.
Andi menuturkan, pihaknya tidak menghendaki jika KPK jadi lembaga pesanan parpol alias ‘bumper’ bagi kepentingan politik saat ini. Sehingga bisa menyandera KPK untuk alat tawar politik demi kepentingan jaringan gelap sehingga memuluskan hajatnya tanpa halangan.
“Kami tegaskan KPK harus netral, jangan jadi bumper bagi kepentingan politik,” tuturnya.
Oleh karena itu, sambung Andi, pihaknya mengingatkan kepada pimpinan KPK agar tidak terkena bujuk rayu pihak-pihak yang ingin meraih kekuasaan sesaat yang akan bertarung di pesta akbar lima tahunan ini. Jika ini tidak dihentikan maka akan menjadi bencana besar yang mengancam negeri ini. Potensi perpecahan bangsa sangat besar bila lembaga penegak hukum turut bermain politik,” pungkasnya. (dki1/bn.id)
