BeritaNasional.id, JAKARTA – Penguatan koperasi syariah menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.
Nasim menilai, pembaruan regulasi perkoperasian harus mampu memberikan ruang lebih besar bagi koperasi syariah untuk berkembang sekaligus memperkuat perannya dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Menurut Nasim, koperasi syariah memiliki potensi strategis dalam memperluas akses ekonomi masyarakat melalui sistem usaha yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kebersamaan, dan nilai-nilai syariah.
Karena itu, keberadaan koperasi syariah perlu mendapatkan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas dalam undang-undang baru.
RUU Perkoperasian sendiri disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk digitalisasi dan perubahan model bisnis koperasi.
“Penguatan koperasi syariah menjadi bagian penting dalam membangun sistem perkoperasian nasional yang inklusif. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar lembaga usaha,” ungkap Nasim Khan usai Panja. RABU (11/11/2026).
RUU Perkoperasian Sudah 80 Persen
Pembahasan RUU Perkoperasian di DPR RI dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Rancangan aturan tersebut mencakup 118 perubahan pasal dan tiga pasal peralihan.
Terdapat 10 aspek utama yang menjadi materi pembahasan, mulai dari definisi, asas dan tujuan koperasi, keanggotaan, perangkat organisasi, hingga permodalan.
Selain itu, RUU tersebut juga memuat sejumlah ketentuan baru untuk memperkuat perlindungan anggota dan tata kelola koperasi.
Salah satunya adalah rencana pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi guna memberikan perlindungan terhadap simpanan anggota.
Pengaturan mengenai perizinan, pengawasan, dan pengelolaan usaha simpan pinjam juga menjadi bagian dari pembaruan regulasi tersebut.
Bahkan, RUU ini mengatur sanksi pidana bagi pengurus koperasi yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam tata kelola organisasi.
Koperasi Merah Putih Turut Diakomodasi
RUU Perkoperasian juga mengakomodasi program strategis nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kehadiran aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perkoperasian akan dilanjutkan pada masa sidang November–Desember 2026.
RUU tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Nasim Khan berharap, pembaruan undang-undang perkoperasian tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mendorong agar koperasi syariah mendapat tempat yang kuat dalam sistem perkoperasian nasional sehingga dapat menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
