Samsul Mahmud Dinilai Sukses Konsolidasi OPD, Polman Kembali Raih WTP
BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat.
Raihan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Polman setelah dua tahun sebelumnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Mamuju, Senin (25/5/2026), dan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Barat. Dari Polman hadir langsung Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, Ketua DPRD Polman Fahry Fadli, serta Sekretaris Daerah Polman Nursaid Mustafa.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Frider Sinaga, menjelaskan pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan LKPD TA 2025 dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hasilnya, seluruh pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat berhasil meraih opini WTP,” ujar Frider dalam sambutannya.
Menurutnya, capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, menyebut keberhasilan meraih kembali opini WTP menjadi bukti adanya pembenahan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini menunjukkan Polman kembali naik kelas. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan Bupati Polman H. Samsul Mahmud dalam mengkonsolidasikan seluruh OPD, terutama dalam penataan dan pengelolaan anggaran sehingga laporan keuangan daerah kembali memperoleh opini WTP,” kata Nursaid.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai telah bekerja melakukan penataan keuangan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman, Fahry Fadli, turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan mempertahankan kualitas laporan keuangan juga tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan BPK Sulbar.
“DPRD mengapresiasi jajaran BPK Sulbar atas penilaian opini WTP ini. Tentu capaian ini menjadi dorongan bagi Pemkab Polman untuk terus memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujar Fahry.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Polewali Mandar diharapkan mampu mempertahankan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
