Sekda Bone Bolango Tagih Kepastian Produksi PT GM dan Penyelesaian Konflik Penambang Lokal

BERITANASIONAL.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meminta PT Gorontalo Minerals (GM) memberikan dua kepastian menjelang target produksi pada kuartal II 2027, yakni kepastian dimulainya produksi dan penyelesaian persoalan sosial dengan penambang lokal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, Pemkab Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang, serta PT Gorontalo Minerals di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).
Iwan menegaskan, pemerintah daerah mendukung investasi PT GM karena diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan PAD, serta menggerakkan usaha masyarakat sekitar.
Namun, percepatan produksi harus dibarengi penyelesaian persoalan sosial. Pasalnya, terdapat sekitar 4.000 masyarakat atau penambang rakyat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Pemerintah meminta perusahaan membangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta melakukan pemetaan potensi konflik sebelum memasuki tahap operasi.
Selain itu, keterlibatan tenaga kerja lokal dan supplier daerah juga menjadi perhatian. Masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh peluang pekerjaan dasar, tetapi juga kesempatan mengisi posisi yang membutuhkan keahlian tertentu.
Asisten III Setda Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, turut menyoroti pentingnya kejelasan RKAB, mekanisme pengangkutan hasil tambang, serta kemungkinan pengolahan hasil tambang di daerah agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal.
Pemerintah berharap target produksi kuartal II 2027 yang disampaikan melalui komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Bagi Pemkab Bone Bolango, investasi PT GM tidak hanya dituntut menghasilkan produksi, tetapi juga menghadirkan kepastian sosial dan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat daerah.



