Sinergi Pusat-Daerah, Irigasi Tersier di Polman Resmi Dikelola Pemkab
BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut ditandai dengan diterimanya pengoperasian dan pemeliharaan tiga paket jaringan irigasi tersier dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju.
Serah terima berlangsung di Kantor Unit Pengelola Irigasi (UPI) D.I. Maloso, Kamis (2/4/2026), ditandai dengan penyerahan langsung oleh Kepala BWS Sulawesi V Mamuju, Tampang, kepada Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud.
Adapun tiga jaringan irigasi tersebut berada di wilayah P3A Galung Lombok, P3A Tunas Baru Renggeang, dan P3A Matettang di Tapango Barat.
Infrastruktur ini sebelumnya dibangun pada Tahun Anggaran 2025 melalui dukungan dana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 oleh satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski kewenangan pengelolaan berada di tingkat kabupaten, pembangunan jaringan irigasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi V Mamuju sebagai bagian dari program strategis nasional di sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menegaskan pentingnya peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengakses program pembangunan dari pemerintah pusat.
“OPD teknis harus lebih agresif dan responsif dalam mengusulkan program ke kementerian.
Peluang anggaran di sektor infrastruktur dan pertanian masih sangat besar, terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data serah terima, Daerah Irigasi Galung Lombok memiliki panjang saluran 1.183 meter dengan cakupan layanan sekitar 20 hektare lahan. Sementara Daerah Irigasi Renggeang sepanjang 880 meter melayani 40 hektare, dan Daerah Irigasi Tapango sepanjang 258 meter mampu mengairi hingga 53,75 hektare lahan pertanian.
Dengan penyerahan ini,Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kini memegang kendali penuh atas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut.
Tanggung jawab itu mencakup penyediaan anggaran, penguatan sumber daya manusia, hingga pengamanan aset infrastruktur.
Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat pencapaian agenda nasional menuju swasembada pangan.
Ke depan, optimalisasi jaringan irigasi diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bagi petani sepanjang musim tanam.
Pemerintah daerah pun dituntut menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur agar tetap optimal dan tidak mengalami penurunan kualitas.
Pembangunan jaringan irigasi ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah pusat melalui BWS Sulawesi V Mamuju dalam mendukung daerah mempercepat pembangunan sektor pertanian.
Kolaborasi lintas pemerintahan ini menegaskan bahwa sinergi yang kuat menjadi faktor utama keberhasilan program strategis nasional di daerah.
