Situbondo Pertahankan UHC Prioritas “Brantas”, 142.541 Warga Sudah Dijamin Layanan Kesehatan
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memastikan ketersediaan anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026, Kamis (12/11/2026).
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat.
<span;>Menurut dia, capaian UHC menjadi langkah penting dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh warga Situbondo.
“Saat ini total sudah 142.541 masyarakat Situbondo yang terjamin pelayanan kesehatannya melalui kolaborasi program JKN dengan BERANTAS. Ini menjadi upaya sinergi Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2024 untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat Situbondo,” kata Rio.
Dia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi Muhammad Masrur Ridwan mengapresiasi komitmen Pemkab Situbondo dalam menjaga keberlanjutan UHC Prioritas.
Menurut Masrur, penandatanganan rencana kerja PBPU Pemda menjadi salah satu upaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN sekaligus menjaga keaktifan peserta. Saat ini, cakupan kepesertaan JKN di Situbondo mencapai 97,08 persen, sedangkan tingkat keaktifan peserta berada di angka 80,75 persen.
Kami bersama Pemda Situbondo menargetkan pada 2027 kepesertaan JKN menjadi 98,8 persen dengan keaktifan menjadi 81,5 persen,” ujar Masrur.
Anggaran Jadi Tantangan Mempertahankan UHC Prioritas
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo Dwi Herman Susilo mengatakan, keberhasilan program kesehatan daerah tidak lepas dari dukungan BPJS Kesehatan.
Ia menyebut, program BERANTAS (Berobat Gratis Tanpa Batas) yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Situbondo dapat berjalan berkat sinergi tersebut.
Program BERANTAS ini tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa dukungan dari BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, dengan Situbondo mencapai UHC, pelayanan kesehatan untuk masyarakat bisa lebih baik,” tuturnya.
Dwi Herman mengakui, mempertahankan status UHC Prioritas membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit. Terlebih, pemerintah daerah juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, Pemkab Situbondo tetap berupaya memenuhi kebutuhan anggaran untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan masyarakat.
Menurutnya, mempertahankan UHC Prioritas bukan sekadar mengejar tingginya jumlah warga yang terdaftar sebagai peserta JKN. Tingkat keaktifan peserta juga menjadi indikator penting yang harus dijaga.
“Jadi, kita tidak hanya sebatas UHC biasa, tetapi UHC Prioritas, di mana tingkat keaktifan kepesertaan menjadi salah satu hal yang harus dijaga. Kami menginginkan dengan pengalokasian ini masyarakat Situbondo dapat terlindungi dan mudah dalam mengakses layanan kesehatan,” jelasnya.
Melalui penandatanganan rencana kerja PBPU Pemda tersebut, Pemkab Situbondo berharap perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjamin dan status UHC Prioritas dapat dipertahankan pada 2027.
Dengan demikian, masyarakat Situbondo diharapkan tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program JKN.
