Standar Sanitasi Belum Merata, Operasional Dapur MBG Polman Tuai Sorotan
BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyoroti serius pengelolaan limbah dan kelayakan operasional dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (10/2/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD Polman itu mempertemukan Komisi III dan Komisi IV DPRD Polman bersama organisasi mahasiswa, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Forum tersebut digelar menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait operasional dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar lingkungan dan sanitasi.
Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, yang memimpin jalannya RDP menegaskan bahwa persoalan pengelolaan limbah tidak boleh dianggap sebagai hal teknis semata, melainkan menyangkut keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa dari 48 dapur MBG yang beroperasi di Polewali Mandar, sebagian besar diduga belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pencemaran lingkungan apabila tidak segera ditangani secara serius.
Perwakilan Badko HMI Sulawesi Barat, Muhammad Arif, menilai operasional sejumlah dapur MBG terkesan dipaksakan tanpa kesiapan teknis yang matang.
Ia mengungkapkan adanya aliran limbah dapur yang menimbulkan bau tidak sedap hingga ke area publik.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya dapur MBG yang belum mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang seharusnya menjadi syarat dasar dalam operasional dapur penyedia makanan massal.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan BGN Polman menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan limbah dapur MBG. BGN juga memastikan bahwa makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
Namun, pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan, mengingat masih ditemukannya persoalan limbah di sejumlah dapur MBG.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman, Muh Faizal, bahkan mengungkapkan bahwa instansinya belum pernah dilibatkan secara langsung dalam pengawasan dapur MBG sejak awal pelaksanaan program.
Kondisi ini memunculkan indikasi lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Polman melalui dr. Gunadil turut mengakui masih terdapat dapur MBG yang belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memenuhi standar.
Ia mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu guna memastikan aspek kesehatan dan lingkungan tidak diabaikan.
Menutup rapat, Ketua Komisi IV DPRD Polman meminta DLHK segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap dapur MBG yang belum memenuhi standar pengelolaan limbah.
DPRD menegaskan bahwa hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar evaluasi lanjutan, sekaligus menentukan langkah pengawasan dan pembenahan program MBG di Polewali Mandar.
