Sulbar

Tak Dapat Bantuan , IRT dan Lasia Warga Kel Petoosan , Mengadu Ke DPRD Polman Sulbar

Polman.Sulbar.Beeitanasional.id —- Puluhan Ibu Rumah Tangga ( IRT ) diantaranya berumur Lansia Warga Kelurahan Petoosang kecamatan Alu Kabupaten Polman mendatangi kantor DPRD Polman Senin 22 Juni

Puluhan IRT ini diterima oleh Wakil Ketua Dprd Polman. H.Hamzah Syamsuddin, bersama ketua Pansus Pencegahan Ir.Fariruddin, Agus Pranoto, Ilham , Mulyadi dan sejumlah anggota Dprd lainnya,bertempat diruang aspirasi Dprd.

Anggota Dprd Ilham , Agus Pranoto ( tengah ) Abdul Idroes Manaf ( membelakangi camera ) saat menerima Aspirasi IRT Warga Kelurahan  Petoosan ( foto yuni bernas )

Salah satu warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Sakiah mengaku, kartu yang dimilikinya sudah lama dipegang, namun hingga saat ini bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial belum pernah diterimanya. ” Sudah lama kartu ini saya pegang sejak namanya kartu kuning dan sekarang ganti kartu baru namun belum juga terima bantuan baik itu maupun BPNT,”ujar Sakiah dengan logat bahasa daerah mandarnya saat menyampaikan keluh kesahnya dihadapan Anggota DPRD Polman, di Ruangan Aspirasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial( Dinsos) Polman, Yusuf Jalaluddin Majid yang hadir diruangan itu mengatakan hal ini memang menjadi persoalan sebab yang melakukan pendataan itu bukan pihaknya, sehingga bagi yang layak menerima bantuan justru tidak sampai karena pendataannya diratakan, harusnya disaring dan dilaporkan. Sebab dinas tidak mengetahui siapa yang terima bantuan itu karena di pedoman umum (Pedum) itu juga tidak diatur untuk pensiunan.

Pengelola Data Dinsos Polman Risma mengatakan data yang di kirim ke Pusat itu hanya sebagian yang terdata dan persoalan itu bukan hanya di BST atau Program Dinsos lainnya melainkan BPJS juga banyak yang datang namun tidak aktif apalagi penerima bantuan BST.

Lanjut Risma mengatakan. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) banyak yang tidak singkron dipusat sehingga sebagian saja bantuan yang turun.data Dtks ini hanya 7000 banyak tidak singkron sehingga di input data non DTKS yang hasilnya 11.500 dari data ini kita sudah hapus 294 orang karna orang ini ada yang doubel dan ada juga yang tidak layak menerima selain itu data yang diisi oleh operator di desa tidak mengisi data sesuai Format yang ada ini juga salah satu penyebab , termasuk data yang dikirim nomor NIK Penduduk tidak terbaca oleh aplikasi Diskucapil Pusat tambah Risma

Sementara itu ketua Komisi IV DPRD Polman Agus pranoto mengatakan data yang paling banyak bermasalah dikementrian Sosial,data itu masih gunakan data lama yakni tahun 2011 sampai 2015 masih data BPS sedangkan tahun 2015 sampai sekrang tidak ada perubahan data, dan itu masih menggunakan data lama. ini fakta sesuai hasil kunker di kementrian sehingga saya mengatakan bahwa pendataan yang bermasalah itu adanya ditingkat Desa kelurahan artinya dikementrian tidak ada perubahan data sehingga yang menjadi sasaran ini bantuan warga miskin terdampak Covid19 tidak merata dan adil kalau didesa ada Warga kaya yg dapat maka semestinya Pihak desa berinisiatif

Ketua Pansus Pencegahan Fariduddin Wahid mengatakan, dari pertemuan ini pihak DPRD akan melakukan pertemuan Internal dan duduk bersama untuk membahas masalah perbaikan, membahas bersama dengan instansi terkait

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close