Targetkan Predikat Nindya, Pemkab Situbondo dan Gugus Tugas Evaluasi Kabupaten Layak Anak
BeritaNasional.id – SITUBONDO JAWA TIMUR – Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Pertemuan Gugus Tugas dalam rangka Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo tahun 2022 yang berlangsung di Graha Wiyata Praja, Selasa (31/05/2022).
Pertemuan ini diikuti oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan segenap perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serta ratusan peserta dari sejumlah elemen masyarakat. Dalam pertemuan ini membahas KLA Situbondo bisa meraih predikat Nindya.
Bupati Situbondo, Karna Suswandi, didampingi Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani serta Sekdakab Situbondo, Syaifullah dalam arahannya, menekankan kepada OPD Pemkab Situbondo dapat mengevaluasi apa saja yang menjadi kewenangan dan tugasnya dalam mendukung program KLA.
Lebih lanjut, Bupati Situbondo mengatakan bahwa, program KLA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah. “Klaster kelembagaan dan 5 klaster hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus harus benar-benar teraplikasi dengan baik,” jelas Bupati Karna.
Melalui Pertemuan ini, sambung Bupati Situbondo, pihaknya meminta kerja sama dan koordinasi yang baik kepada tim dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam program KLA untuk dapat saling mengisi dan melengkapi. 
“Seperti dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan indikator harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bekerjasama dalam program KLA. Pemkab Situbondo tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini saya mengajak seluruh gugus tugas Kabupaten Layak Anak untuk melakukan pengisian indikator dan penghimpunan data setiap kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” tegas Bupati Situbondo.
Semua data yang diminta, sambung mantan Kepala Dinas PUPR Bondowoso, dapat dilengkapi untuk mewujudkan Situbondo menjadi kota layak anak dan bisa menyandang predikat Nindya. “Pengisian indikator dan penghimpunan data ini menjadi acuan penting untuk meraih predikat tertinggi Nindya Kabupaten Layak Anak secara sistematis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bukan hanya itu saja yang disampaikan Bupati Situbondo di hadapan peserta rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak. Akan tetapi, pria yang akrab dipanggil Bung Karna ini, menyampaikan tentang program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pemerintah pusat. “Saya berharap kepada dinas-dinas yang mengelola program DBHCHT agar dilaksanakan secara profesional dan bermuara pada kepentingan masyarakat serta terus meningkatkan sosialisasi tentang program DBHCHT secara meluas,” pungkas Bupati Karna. (As’ad / ADV)
