Terdampak Konflik Perang Iran – Israel, , Keluarga TKW Situbondo Laporkan Kondisi Saudaranya ke Bupati
BeritaNasional.id, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka posko pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Situbondo yang berada di kawasan Timur Tengah dan terdampak konflik Iran–Israel, Kamis (5/3/2026).
Langkah ini diambil setelah Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menerima laporan langsung dari seorang PMI saat siaran langsung di platform TikTok pribadinya.
“Langsung melapor kepada saya ketika saya live TikTok. Ada satu orang dari Oman yang terdampak perang, itu melaporkan langsung secara live. Atas dasar itu saya perintahkan Kepala Dinas untuk membuat posko pengaduan, baik online maupun offline,” ujar Rio.
Salah satu laporan datang dari keluarga TKW atas nama Sri Wahyuningsih (1986), warga Kampung Setonggak RT/RW 03, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Situbondo. Ia diketahui bekerja di Dubai dan saat ini berada di Oman.
Menurut keterangan keluarga, Sri Wahyuningsih mengaku berada di sebuah penampungan bersama empat orang lainnya. Ia disebut berada di wilayah yang dinilai rawan dampak konflik.
“Kami terima informasi bahwa yang bersangkutan berada di penampungan bersama empat orang lainnya,” kata perwakilan keluarga saat melapor ke Disnaker.
Bupati Rio menyebut, hingga saat ini sudah ada tiga PMI asal Situbondo yang terdata berada di wilayah terdampak konflik. Namun, ia meyakini jumlah tersebut bisa bertambah.
“Yang terdata baru tiga. Tapi saya minta dinas aktif mencari informasi. Saya yakin banyak pekerja migran Indonesia asal Situbondo yang bekerja di Timur Tengah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk KJRI maupun KBRI di negara setempat, serta berkoordinasi dengan kementerian terkait di pusat.
“Besok saya rencanakan juga bertemu Menteri PPMI. Dalam konteks ini komunikasi antarnegara tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi dari kami siap mendukung, termasuk jika dibutuhkan bantuan tiket atau fasilitasi lainnya,” kata Rio.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata soal status legal atau ilegal, melainkan soal kemanusiaan.
<span;>“Bagi saya ini kemanusiaan. Warga Situbondo ada di luar negeri dan terdampak perang, ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Kabid Bina Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Situbondo <span;>Ery Sandhi, menjelaskan bahwa pembentukan posko bertujuan untuk mendata PMI asal Situbondo yang bekerja di kawasan rawan konflik.
“Tujuan pertama posko ini adalah mendata PMI asal Situbondo yang bekerja di Timur Tengah yang notabene sekarang rawan konflik. Setelah itu, kami akan bersurat ke BP3MI Jawa Timur dan P4MI Banyuwangi untuk diteruskan ke kementerian pusat,” ujarnya.
Menurut Ery, pihaknya juga telah menerima kontak KBRI di sejumlah negara Timur Tengah dari BP3MI Jawa Timur dan terus menjalin komunikasi intensif.
“Kami terus berkomunikasi dengan BP3MI Jawa Timur dan P4MI Banyuwangi terkait hal ini. Kami yakin KBRI di sana juga tidak tinggal diam. Ini bentuk pelayanan dan perlindungan kami terhadap pekerja migran Indonesia,” katanya.
Disnaker mengimbau keluarga PMI yang memiliki anggota keluarga bekerja di wilayah Timur Tengah, khususnya yang terdampak konflik, agar segera melapor ke posko pengaduan baik secara langsung maupun melalui layanan daring yang disediakan.
Pemerintah Kabupaten Situbondo memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat demi keselamatan PMI asal daerah tersebut.
