BeritaNasional.ID, BANYUWANGI – Sikap pemerintah dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona terkesan tidak jelas dan dualisme. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan jajaran kepolisian terkesan bertolak belakang dengan perintah Presiden Jokowi.
Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan tindakan yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya karena akan membingungkan masyarakat. Pada Kamis (18/3/20) kemarin misalnya, jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya bekerjasama dengan jajaran Polsek Tanah Abang melakukan aksi pembagian masker dan cairan pencuci tangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi ini jelas bertentangan dengan perintah Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat tidak melakukan aksi pengumpulan massa.
Akibat imbauan Jokowi ini banyak kegiatan keagamaan, pertunjukan musik maupun resepsi pernikahan dibatalkan. Tapi anehnya jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya malah melakukan aksi pengumpulan massa.
“Kapolri harus menegur Kapolda Metro Jaya dan Ditreskrimumnya, kenapa aksi tersebut bisa dilakukan bawahannya. Jangan sampai Polri sibuk membuat pencitraan tapi justru membahayakan kesehatan masyarakat,” seru Neta S Pane selaku Ketua Presidium IPW, sebagaimana siaran pers yang dikirim ke media ini, Jumat (20/3/20).
Sikap tidak jelas yang dipertontonkan pemerintah dalam mengantisipasi corona juga terlihat dari kasus lolosnya 49 TKA Cina yang baru tiba dari negerinya, hingga bisa bebas masuk ke Kendari, Sultra. Tanpa ada proses karantina.
“Padahal WNI yang baru pulang dari Wuhan Cina saja dikarantina lebih dulu selama 14 hari di Natuna. Tapi anehnya, kenapa 49 TKA asal Cina itu diberi keistimewaan hingga bisa lolos ke Kendari tanpa proses karantina, seperti WNI yang dikarantina di Natuna. Siapa backing ke 49 TKA Cina tersebut hingga mereka mendapat keistimewaan,” sergah Neta.
Sikap pemerintah yang tidak jelas dan tidak konsisten ini tentu membuat bingung masyarakat yang tengah resah dengan merebaknya isu corona. Tragisnya pemerintah lewat juru bicara kasus corona juga tidak pernah menjelaskan kondisi kesehatan sekitar 40.000 TKA Cina yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
“Pemerintah dan juru bicara kasus corona hanya sibuk “memburu” WNI yang diduga terkena virus corona tanpa peduli dengan ribuan TKA asal Cina, termasuk ke 49 TKA Cina yang baru datang dari negerinya dan bisa lolos hingga ke Kendari,” ujar Ketua Presidium IPW ini.
Padahal, lanjutnya, kasus TKA Cina itu bisa membuat keresahan baru di daerah, yang ujungnya bisa mengancam ketertiban masyarakat. “Untuk itu IPW berharap pemerintah bersikap konsisten dalam mengantisipasi kasus corona dan jajaran kepolisian tidak memanfaatkan isu corona untuk membangun pencitraan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat,” tandas Neta S Pane yang sebelumnya juga pernah menjadi redaktur media di Jakarta ini. (red)Â
