DPRD Dorong Kemandirian Fiskal, Situbondo Diminta Optimalkan PAD Dari Potensi Lokal
BeritaNasional.id, SITUBONDO — DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan berbagai potensi lokal, mulai dari sektor perikanan, pertanian, investasi hingga pajak daerah.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman, menegaskan bahwa kemandirian fiskal menjadi target utama pembangunan daerah ke depan.
“Target kami adalah kemandirian. Situbondo harus mampu mengoptimalkan potensi lokal agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,” ujar Abdurrahman.
Menurut dia, tantangan fiskal saat ini semakin berat seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp200 miliar, serta hilangnya potensi PAD dari sejumlah sektor.
Meski demikian, DPRD mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM tetap berjalan. Ini patut diapresiasi,” katanya.
Sebelumnya, DPRD Situbondo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, menyampaikan bahwa fokus pembangunan sepanjang 2025 tetap pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara pembangunan fisik dan kualitas SDM sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Sepanjang 2025, sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,87 atau melampaui target 71,49.
Pertumbuhan ekonomi juga tercatat sebesar 5,25 persen, lebih tinggi dari target 4,82 persen. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,17 persen, lebih baik dari target 11,51 persen.
Namun, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama pada indeks kepuasan infrastruktur yang baru mencapai 81,2 persen dari target 85,3 persen, serta Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang masih di bawah target.
Dari sisi fiskal, struktur APBD Situbondo masih didominasi dana transfer pusat. Pada 2025, realisasi PAD tercatat sebesar Rp320,97 miliar, meski melampaui target Rp302,74 miliar.
Namun, angka tersebut masih jauh dibandingkan pendapatan transfer pusat yang mencapai Rp1,47 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD sebagai dasar mendorong penguatan PAD berbasis potensi lokal.
Selain evaluasi LKPJ, rapat paripurna juga menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni tentang fasilitasi pesantren serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sektor keagamaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Situbondo.
Abdurrahman optimistis, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, potensi daerah dapat dimaksimalkan untuk mempercepat kemandirian.
“Dengan penguatan sektor unggulan daerah, Situbondo harus bisa berdiri lebih mandiri secara fiskal,” pungkasnya. (ADV/Joe).
