Minyakita Hilang di Pasaran, DPRD Sumut Minta Satgas Pangan Bertindak
BeritaNasional.ID MEDAN, SUMUT – Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng rakyat Minyakita di Sumatera Utara kian memicu kemarahan publik. Kalangan DPRD Sumut mendesak aparat terkait segera bertindak tegas, mengusut akar persoalan yang dinilai tidak lagi sekadar gangguan pasar, tetapi telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala dan anggota Komisi E, Ebenejer Sitorus, secara terbuka meminta Satgas Pangan Sumut serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Sumut tidak tinggal diam menghadapi situasi yang semakin meresahkan.
“Harga Minyakita sudah di luar kendali. Dari Harga Eceran Tertinggi Rp15.700 per liter, kini tembus hingga Rp20.000. Ini jelas memberatkan masyarakat kecil. Program minyak goreng rakyat seharusnya meringankan, bukan justru menjadi beban,” tegas Ebenejer, Kamis (23/4/2026).
Ia menilai kondisi ini sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah. Ketika komoditas pokok tak lagi terjangkau, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas harga, tetapi juga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat bawah.
Sorotan tajam juga datang dari Salmon Sagala. Ia menyinggung isu yang berkembang, yakni dugaan tingginya serapan minyak goreng oleh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan di pasar.
“Kalau benar konsumsi MBG tinggi, maka produksinya harus disesuaikan. Jangan sampai program pemerintah justru mengorbankan kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya.
Namun, Salmon menegaskan, persoalan tidak boleh disederhanakan hanya pada aspek produksi. Ia mencurigai adanya masalah serius di rantai distribusi, bahkan membuka kemungkinan praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Ini harus diusut menyeluruh. Apakah karena produksi kurang, distribusi bermasalah, atau ada permainan di lapangan. Jangan sampai rakyat jadi korban,” tegasnya.
DPRD Sumut, lanjutnya, tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Komisi B siap memanggil seluruh pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta pertanggungjawaban secara terbuka.
Di lapangan, keluhan masyarakat terus mengalir. Dalam beberapa pekan terakhir, Minyakita dilaporkan semakin sulit ditemukan. Kalaupun tersedia, harganya jauh melampaui HET. Kondisi ini memukul keras masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada minyak goreng murah untuk bertahan.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dan Satgas Pangan. Tanpa langkah cepat dan tegas, krisis Minyakita berpotensi meluas dan semakin menekan ekonomi rakyat.
DPRD Sumut kini menunggu—apakah pemerintah hadir melindungi rakyat, atau justru membiarkan persoalan ini berlarut tanpa kepastian. (Red)
