Pemkab Situbondo Perbarui DTKP 2026, Perkuat Perencanaan Berbasis Data Tekan Kemiskinan
BeritaNasional.id, SITUBONDO — Pemerintah Kabupaten Situbondo terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Penduduk (DTKP) tahun 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Senin (27/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Situbondo, Naning Sugiarti, menegaskan bahwa pemutakhiran DTKP merupakan bagian dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).
“Data bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ketepatan data by name by address, termasuk kondisi kesejahteraan masyarakat, menjadi kunci kualitas perencanaan,” ujar Naning.
Ia menjelaskan, DTKP menjadi instrumen strategis daerah dalam menyelaraskan data pusat dan daerah guna meningkatkan akurasi intervensi pembangunan. Mengingat dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah, pemutakhiran data dilakukan setiap tahun secara berkala dan menyeluruh.
Untuk tahun 2026, proses pemutakhiran DTKP dijadwalkan berlangsung mulai April hingga Agustus, dengan target penetapan pada akhir Juli 2026.
Adapun tujuan utama pemutakhiran DTKP meliputi peningkatan akurasi data kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penetapan program, serta mendukung percepatan pembaruan data nasional. Selain itu, DTKP juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.
Naning memaparkan, tahapan kegiatan dimulai dari sosialisasi kepada pemangku kepentingan, dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi tim pendata desa dan operator, hingga proses pendataan langsung di tingkat desa dan kelurahan.
“Seluruh proses melibatkan musyawarah berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa. Ini penting untuk memastikan validasi data benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menekankan pentingnya data yang solid sebagai dasar penyusunan kebijakan. Menurut dia, pembangunan yang ideal harus dimulai dari desa, mengingat mayoritas masyarakat berada di wilayah tersebut.
“Kalau desa punya data yang solid, maka pemerintah daerah akan lebih mudah menyusun kebijakan yang tepat. Kuncinya adalah evidence-based policy,” ujar pria yang akrab disapa Mas Rio itu.
Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan data antara pusat dan daerah, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan sasaran program. Karena itu, peran desa dinilai sangat strategis dalam proses pengumpulan dan validasi data.
Mas Rio menegaskan, tujuan utama pemerintahannya adalah menurunkan angka kemiskinan dari 11,51 persen menjadi 9 persen pada tahun 2030.
“Tidak ada tujuan lain. Semua kebijakan harus berbasis data yang akurat agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Melalui pemutakhiran DTKP 2026, Pemkab Situbondo berharap dapat menghadirkan kebijakan yang lebih presisi, sekaligus mempercepat pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa.
