Reses DPR RI di NTT Ungkap Wajah Baru Penegakan Hukum ala Kapolda Rudi Darmoko
BeritaNasional.ID, KUPANG — Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Nusa Tenggara Timur pada Rabu (22/4/2026) menghadirkan lebih dari sekadar agenda formal kelembagaan.
Kegiatan ini justru menjadi panggung evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta implementasi penegakan hukum di wilayah NTT.
Habiburokhman mengatakan, provinsi ini dipilih sebagai salah satu titik strategis mengingat kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, peredaran narkotika, hingga tindak pidana korupsi.
Dalam forum pemaparan dan dialog, perhatian mengerucut pada pendekatan yang diterapkan Kapolda NTT. Di tengah tantangan yang tidak ringan, Habiburokhman menilai Irjen Rudi Darmoko mampu menghadirkan wajah penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan menyejukkan.
“Arah kebijakan yang saya dorong di Polda NTT adalah memastikan penegakan hukum berjalan seimbang—tegas, namun tetap menjunjung nilai kemanusiaan,“ tegas Kapolda dalam pemaparannya.
“Penegakan hukum bukan hanya soal penindakan, tetapi bagaimana kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” sambung jebolan Akpol tahun 1993 itu.
Irjen Rudi menekankan bahwa penguatan harkamtibmas dilakukan melalui langkah-langkah konkret, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepolisian, penanganan kasus prioritas secara profesional, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif yang memberi ruang penyelesaian perkara secara berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
Pendekatan tersebut dinilai menjadi pembeda signifikan dalam pola kepemimpinan di tubuh kepolisian. Jika sebelumnya penegakan hukum kerap dipersepsikan identik dengan tindakan represif, kini mulai bergeser ke arah yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Henry Novika Chandra, menyebut kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan lembaga legislatif.
“Kunjungan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi. Kami optimistis, kolaborasi yang solid dengan Komisi III DPR RI akan semakin memperkuat harkamtibmas serta mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga menyoroti pentingnya percepatan implementasi sistem hukum modern, khususnya pasca pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.
Penekanan diberikan pada transparansi pengelolaan anggaran, efektivitas program prioritas, serta penguatan kelembagaan aparat penegak hukum di daerah.
Kunjungan kerja ini pada akhirnya menegaskan satu pesan penting: penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada ketegasan, tetapi juga pada pendekatan yang mampu membangun rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
Dari Nusa Tenggara Timur, terlihat bagaimana kepemimpinan Irjen Rudi Darmoko tidak sekadar menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan rasa aman yang nyata, memperkuat stabilitas sosial, serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara aparat dan masyarakat.*
Alberto/Bernas
