Tak Hanya Narkoba, Bupati dan Wakil Bupati Meminta Pegawai Pemkab Lumajang Tidak Main Slot
BeritaNasional.ID, LUMAJANG JATIM- Pasca viral penangkapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Lumajang oleh Satresnarkoba Polres Lumajang Rabu (28/04/2026). Pemkab mengadakan tes urine di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Lumajang.
Tes urine yang di lakukan saat ini (30/04/2026) di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten Lumajang agar tidak ada lagi di tubuh pemerintah daerah yang menyalahgunakan Narkotika, Bupati dan wakil Bupati Lumajang juga berkomitmen untuk bersama sama memberantas peredaran Narkoba di lingkup pemerintahan daerah.
“Saya tidak ada kompromi soal narkoba untuk Aparatur Sipil Negara, kalau mereka P3K, P3PW terbukti pemakai atau pengedar saya akan memberikan surat pemberhentian,” tegas Bupati Lumajang Indah Amperawati
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma juga menegaskan kepada seluruh jajaran kepala OPD untuk memeriksa Handphone pegawainya agar tidak ada lagi yang macam macam tentang Narkoba dan Slot di tubuh pemerintah kabupaten Lumajang.
“Hari ini kami menegasikan tidak ada lagi yang macam-macam baik tentang narkoba dan tentang slot, karena ini sangat mempengaruhi pelayanan publik,” ujarnya
Masih menurut Wabup, akan menindak tegas siapapun yang mengunakan narkoba atau menjual belikan narkoba.
“Kami akan menindak tegas siapapun yang menyalahgunakan gunakan narkoba di tubuh pemerintahan daerah,” tegasnya
Wabup juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak peredaran narkoba di kabupaten Lumajang, jika masyarakat mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba dirinya meminta untuk melaporkan kepadanya melalaui pesan washap pribadinya.
“Kami mengajak kalian semua dan masyarakat untuk menolak narkoba di kabupaten lumajang kalau ada yang di ketahui yang macam macam dengan narkoba silahkan japri bunda atau saya,” pintanya
Langkah tegas Bupati dan Wakil Bupati merupakan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkup pemerintahan juga menjaga konsentrasi dalam melaksanakan pelayanan publik.
(red)
