Dewan Penasihat APPMBG letjen TNI (purn) Glenn H. Kairupan Minta  Ketum APPMBG Ada Perhatian Khusus Pada MBG

BeritaNasional. ID JAKARTA–Di tengah perhatian publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, perbincangan mengenai tata kelola program tersebut semakin memperoleh tempat penting dalam diskursus kebijakan nasional.

Program yang dirancang sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu tidak lagi dipahami sekadar sebagai agenda distribusi makanan bagi anak sekolah, melainkan sebagai bagian dari arsitektur besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks itulah, pertemuan antara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia Dr. Ir. Abdul Rivai Ras dengan anggota Dewan Penasehat APPMBGI, Glenny Kairupan, memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar konsolidasi organisasi.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat pada Jumat, 8 Mei 2026 tersebut, Glenny Kairupan memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya tata kelola atau governance dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya, keberhasilan program berskala nasional seperti MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, melainkan oleh kemampuan negara dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem yang presisi, disiplin, aman, dan berkelanjutan.

“Program MBG bukan sekadar soal menyediakan makanan. Ini menyangkut kualitas generasi masa depan Indonesia.

Karena itu, tata kelolanya harus dibangun dengan presisi tinggi dan disiplin yang sangat kuat,” ujar Glenny Kairupan dalam arahannya kepada jajaran pengurus DPP APPMBGI.

Pernyataan tersebut merefleksikan perubahan cara pandang terhadap program bantuan sosial modern.

Dalam paradigma pembangunan kontemporer, intervensi pangan tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Dalam banyak kajian ekonomi pembangunan, kualitas gizi pada usia sekolah memiliki korelasi langsung terhadap kapasitas kognitif, produktivitas tenaga kerja masa depan, hingga daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Indonesia sendiri tengah berada pada fase penting bonus demografi. Dalam dua dekade ke depan, struktur penduduk usia produktif akan menjadi penentu utama arah pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila ditopang kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Tanpa intervensi kesehatan dan gizi yang tepat, bonus tersebut justru berpotensi berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Di sinilah MBG memperoleh relevansinya sebagai kebijakan strategis nasional. Program tersebut bukan hanya menyasar pemenuhan kebutuhan pangan harian anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menurunkan stunting, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperkuat fondasi produktivitas generasi masa depan.

Namun Glenny Kairupan mengingatkan bahwa program sebesar MBG mengandung kompleksitas tata kelola yang sangat tinggi.

Dalam praktik internasional, program makan bergizi sekolah selalu bertumpu pada governance system yang disiplin dan terukur.

Kegagalan dalam aspek pengawasan, keamanan pangan, atau rantai distribusi dapat memunculkan risiko serius, mulai dari keracunan massal, pemborosan anggaran, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.

Karena itu, menurutnya, MBG membutuhkan pendekatan modern dalam manajemen kebijakan publik. Standar keamanan pangan harus dibangun secara ketat mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga konsumsi akhir di sekolah-sekolah.

Sistem audit dan monitoring juga harus berjalan secara real time dengan dukungan teknologi digital agar potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini.

“Program sebesar ini tidak bisa dikelola secara biasa. Harus ada standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, manajemen rantai pasok yang modern, serta akuntabilitas kelembagaan yang jelas,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai studi tata kelola kebijakan publik yang menekankan pentingnya institutional capacity dalam pelaksanaan program sosial berskala besar.

Dalam teori implementation governance, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi terutama oleh kapasitas institusi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik yang aman dan konsisten.

Tantangan terbesar program seperti MBG memang terletak pada skala operasionalnya. Setiap hari, jutaan porsi makanan harus diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam waktu yang relatif singkat.

Ini membutuhkan sistem supply chain management yang presisi, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengendalian kualitas, distribusi logistik, hingga pengawasan higienitas di tingkat dapur produksi.

Dalam konteks tersebut, Glenny juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem ekonomi sirkular dalam tata kelola MBG.

Menurutnya, program ini tidak boleh berhenti sebagai proyek distribusi pangan semata, tetapi harus mampu menciptakan multiplier effect ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Konsep ekonomi sirkular yang dimaksud merujuk pada sistem ekonomi yang menjaga perputaran nilai ekonomi secara berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam konteks MBG, bahan pangan dapat dipasok dari petani lokal, hasil peternakan berasal dari peternak daerah, distribusi dilakukan oleh pelaku logistik lokal, pengolahan melibatkan UMKM pangan, sementara limbah organik dapat kembali dikelola menjadi pupuk atau sumber energi alternatif

Dengan pola seperti itu, setiap rantai aktivitas dalam MBG tidak hanya menghasilkan manfaat sosial berupa pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berlapis di daerah.

Perputaran ekonomi tidak terpusat pada perusahaan besar, melainkan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.

“MBG harus memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Petani, nelayan, peternak, koperasi desa, UMKM pangan, semua harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ujar Glenny.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pendekatan tersebut memiliki implikasi yang sangat signifikan.

Program sosial berbasis local value chain terbukti mampu memperkuat ekonomi domestik karena menciptakan permintaan yang stabil terhadap produk lokal.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pendekatan ini juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok eksternal.

Konsep ekonomi sirkular juga memiliki relevansi kuat dengan agenda green economy dan sustainable development. Dengan memanfaatkan rantai pasok lokal, jejak karbon distribusi dapat ditekan karena jarak pengiriman bahan pangan menjadi lebih pendek.

Pengelolaan limbah makanan secara sistematis juga dapat mengurangi beban lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sejumlah negara telah membuktikan efektivitas pendekatan tersebut. Jepang, misalnya, mengintegrasikan program makan sekolah dengan pendidikan pangan dan dukungan terhadap pertanian lokal. Finlandia membangun sistem makan sekolah berbasis standar nutrisi yang ketat dan pengawasan higienitas yang disiplin.

Brasil melalui Program PNAE mewajibkan sebagian pengadaan pangan berasal dari petani kecil lokal, sehingga program makan sekolah sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi pedesaan.

India melalui Mid-Day Meal Scheme menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari strategi besar pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan.

Kesamaan dari berbagai praktik global tersebut terletak pada satu hal mendasar, yakni tata kelola yang dibangun secara sistematis dan bertahap.

Negara-negara tersebut tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga membangun infrastruktur kelembagaan, standar pengawasan, dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan.

Indonesia, menurut Glenny, perlu belajar dari pengalaman internasional tersebut tanpa mengabaikan konteks lokal.

Karakter geografis Indonesia yang sangat luas dengan tingkat kesiapan daerah yang berbeda-beda membuat tata kelola MBG memerlukan fleksibilitas kebijakan yang tetap berada dalam kerangka standar nasional yang kuat.

Dalam implementasinya, tantangan yang dihadapi memang tidak sederhana. Kesiapan sumber daya manusia, kapasitas dapur produksi, kualitas pengawasan, keamanan pangan, hingga integritas pengadaan menjadi aspek yang harus dijaga secara konsisten. Selain itu, potensi moral hazard dalam pengadaan bahan pangan maupun distribusi juga memerlukan pengawasan yang ketat dan transparan.

Karena itu, APPMBGI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola MBG yang sehat.

Pendekatan kolaboratif dianggap penting karena kompleksitas program tidak mungkin ditangani hanya oleh satu institusi semata.

Dalam berbagai studi kebijakan publik modern, collaborative governance memang menjadi pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam program sosial berskala besar. Keterlibatan multipihak memungkinkan proses pengawasan berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap program.

Bagi Indonesia, MBG pada akhirnya bukan hanya soal makan siang anak sekolah.

Program ini merupakan ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola kebijakan publik modern yang menyentuh jutaan warga secara langsung setiap hari.

Kesalahan kecil dalam tata kelola dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, sementara keberhasilan implementasi dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Glenny Kairupan menegaskan bahwa optimisme terhadap MBG tetap harus dijaga. Namun optimisme itu, menurutnya, harus dibangun di atas disiplin tata kelola, bukan semata-mata ambisi politik atau target administratif jangka pendek.

Keberhasilan MBG kelak tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau luasnya cakupan penerima manfaat. Lebih dari itu, keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun sistem yang aman, transparan, berkelanjutan, dan mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Jika dikelola dengan presisi tinggi dan disiplin sistemik, MBG bukan hanya dapat menjadi program perlindungan sosial, tetapi juga fondasi penting dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.