Mendekatkan ke Warga Pinggiran, Cara Gus Fawait Membawa Layanan hingga Pelosok Jember

 

BeritaNasional.id, JEMBER – Bagi Tosan, mengurus administrasi kependudukan bukan perkara mudah. Ibunya, Patma, yang tinggal di Dusun Krajan, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, sudah berusia lanjut dan mulai sering lupa. Selama bertahun-tahun, perempuan lansia itu belum pernah memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Ketiadaan identitas resmi membuat Patma praktis berada di luar jangkauan banyak layanan negara. Ia belum pernah menerima bantuan sosial maupun mengakses berbagai pelayanan administrasi dasar lain yang mensyaratkan dokumen kependudukan.

Situasi itu berubah ketika petugas dari Tim Peta Cinta Kecamatan Sumberbaru datang langsung ke rumahnya untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Program jemput bola administrasi kependudukan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember membuat negara hadir hingga ke rumah warga yang selama ini sulit menjangkau layanan birokrasi.

“Terima kasih banyak kepada Bupati Jember Gus Fawait dan Tim Peta Cinta Kecamatan Sumberbaru yang sudah sudi datang ke rumah kecil saya. Ibu saya memang sudah tua dan sering lupa, sehingga sangat sulit kalau harus datang sendiri mengurus KTP. Semoga pelayanan seperti ini terus ada untuk masyarakat kecil,” ujar Tosan, Kamis (7/5/2026).

Kisah Patma menjadi gambaran kecil dari perubahan wajah pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember dalam beberapa bulan terakhir. Di bawah pemerintahan Bupati Muhammad Fawait, pola pelayanan yang selama bertahun-tahun terpusat di kota mulai diubah menjadi lebih dekat dengan warga, terutama masyarakat pinggiran dan kelompok rentan.

Sebelumnya, mengurus administrasi kependudukan di Jember kerap menjadi pekerjaan melelahkan bagi warga desa. Masyarakat dari Kecamatan Tanggul, Sumberbaru, Jombang, hingga Silo harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam menuju pusat kota hanya untuk mencetak KTP elektronik, memperbaiki data kependudukan, atau mengurus dokumen keluarga.

Biaya transportasi, antrean panjang, hingga waktu kerja yang hilang selama ini dianggap sebagai konsekuensi biasa dari pelayanan birokrasi.

Padahal, secara geografis, Jember merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah cukup luas di Jawa Timur. Jarak dari kawasan pinggiran menuju pusat pemerintahan bisa memakan waktu lebih satu jam perjalanan.

Pemerintah Kabupaten Jember kemudian mencoba mengubah pola pelayanan yang sebelumnya terpusat menjadi berbasis wilayah. Konsep itu diwujudkan melalui program Peta Cinta akronim Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan. Disusul pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) mini atau yang disebut Gus Fawait sebagai “Pemkab Mini”.

Khusus MPP mini, tiga kecamatan dipilih sebagai titik awal pemerataan pelayanan. Tanggul untuk wilayah barat, Jombang untuk kawasan selatan, dan Mayang bagi wilayah timur serta utara Jember.

Ketiga titik tersebut dipilih sebagai simpul layanan agar masyarakat di wilayah terluar tidak lagi harus datang ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi dasar.

“Warga Tanggul maupun Sumberbaru kini tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus administrasi dasar. Cukup datang ke kantor kecamatan,” kata Gus Fawait saat meresmikan MPP Mini Tanggul awal pekan ini.

Program Peta Cinta, perubahan paling terasa terjadi pada layanan pencetakan KTP elektronik. Jika sebelumnya seluruh proses harus dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten, kini pencetakan mulai dapat dilakukan di tingkat kecamatan.

Kebijakan itu memang terlihat sederhana, tetapi bagi masyarakat desa, perpindahan layanan dari kota ke kecamatan berarti pemangkasan ongkos sosial yang selama ini harus mereka tanggung sendiri. Birokrasi yang dahulu terasa jauh perlahan mulai mendekat.

Sementara di MPP mini, layanan tidak berhenti pada urusan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah mulai mengintegrasikan layanan perizinan, pembayaran pajak daerah, hingga administrasi hukum melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri Jember.

Beberapa proses administrasi bahkan dirancang dapat dilakukan secara daring langsung dari kantor kecamatan, jika butuh penetapan pengadilan. Seperti perubahan nama pada KTP atau perubahan data pada akta kelahiran.

Rupanya, transformasi pelayanan adminduk di Jember tidak hanya berbicara soal gedung baru atau digitalisasi birokrasi. Pendekatan jemput bola bagi warga rentan menjadi sisi lain yang paling terasa dampaknya. Seperti yang dirasakan oleh Tosan dan ibunya.

Petugas mendatangi rumah warga lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk melakukan perekaman data kependudukan secara langsung. Semua kecamatan mulai menjalankan layanan tersebut.

Pendekatan ini menjadi penting karena dokumen kependudukan merupakan pintu dasar memperoleh layanan sosial, kesehatan, bantuan pemerintah, hingga akses perbankan.

Tanpa identitas resmi, warga miskin dan kelompok rentan kerap menjadi pihak pertama yang tersingkir dari sistem pelayanan negara.

“Model pelayanan jemput bola menunjukkan adanya perubahan pendekatan birokrasi. Semula warga yang datang kepada negara, kini negara yang hadir mendatangi warga. Ini terobosan luar biasa,” puji Muhammad Iqbal, warga Kecamatan Kencong.

Dalam berbagai kesempatan, Gus Fawait memang menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh hanya mudah diakses masyarakat perkotaan. Menurut dia, kualitas pemerintahan paling mudah diukur dari seberapa cepat dan mudah layanan dasar dapat dijangkau masyarakat kecil.

Karena itu, kehadiran “Pemkab Mini” bukan sekadar pembangunan fasilitas pelayanan baru. Ia menjadi simbol upaya pemerataan birokrasi di daerah pinggiran yang selama ini sering berada di lapis paling belakang akses layanan publik.

Selama bertahun-tahun, pusat pelayanan identik dengan kawasan kota. Konsekuensinya, masyarakat desa harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk memperoleh hak pelayanan yang sama.

“Melalui pelayanan berbasis kecamatan dan program jemput bola, Pemerintah Kabupaten Jember mencoba memotong rantai birokrasi sekaligus memperpendek jarak antara negara dan warga desa,” tegas Gus Fawait.

Kini tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh inovasi itu berjalan konsisten. Selain didukung sumber daya manusia yang memadai, juga infrastruktur digital yang stabil, serta ketersediaan blanko KTP yang cukup.

Sebab pada akhirnya, reformasi birokrasi tidak diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana warga kecil benar-benar merasakan negara hadir dalam kehidupan sehari-hari. (rus)