Jelang Muktamar NU ke-35: Gus Lilur Singgung Piagam Jakarta hingga Sinyal Dukungan Prabowo–Gibran Dua Periode
BeritaNasional.id, JAKARTA — Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 mulai memanas. Tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, melontarkan peringatan keras: forum tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia itu tidak boleh berubah menjadi arena transaksi kekuasaan.
Menurutnya, Muktamar NU kali ini bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan momentum strategis yang akan menentukan arah NU di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya kerentanan sosial di dalam negeri.
“Ini bukan hanya soal siapa yang menang. Ini soal ke mana NU akan dibawa: tetap menjadi penjaga moral bangsa atau justru terseret dalam politik praktis,” tegasnya, Jumat (19/6/2026).
Belajar dari “Trauma Lampung”
Gus Lilur secara blak-blakan mengungkit Muktamar ke-34 di Lampung sebagai contoh yang tidak boleh terulang. Ia menyebut adanya tarik-menarik kepentingan saat itu telah memicu konflik internal yang berkepanjangan.
Dampaknya, kata dia, tidak main-main, mulai dari fragmentasi organisasi hingga menyeret NU ke pusaran persoalan hukum dan isu korupsi.
“Kalau salah memilih pemimpin, efeknya sistemik. NU bisa kehilangan arah dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Tarik ke Isu Besar: Piagam Jakarta & Persatuan Bangsa
Menariknya, Gus Lilur membawa narasi jauh ke belakang, yakni ke momen Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Ia menilai keputusan elite Islam saat itu merupakan contoh paling nyata dari kepemimpinan visioner.
Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, menurutnya, adalah kompromi besar demi menjaga keutuhan Indonesia yang baru merdeka.
“Di situ terlihat, kepentingan bangsa diletakkan di atas segalanya. Itu standar kepemimpinan yang seharusnya kita pakai hari ini,” jelasnya.
Sinyal Politik: Prabowo–Gibran Dua Periode?
Dalam pernyataannya, Gus Lilur juga memberikan sinyal politik yang cukup tegas. Ia menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu mendapat dukungan keberlanjutan.
Menurutnya, duet tersebut berhasil meredam polarisasi lama—baik di level masyarakat maupun elite,“Kita pernah terbelah dalam dikotomi cebong dan kampret, juga rivalitas institusi negara. Prabowo–Gibran berhasil menjadi titik temu,” katanya.
Ia menilai, stabilitas tersebut menjadi faktor penting bagi keberlanjutan pembangunan dan persatuan nasional.
Dukung Nasaruddin Umar–Said Aqil
Lebih jauh, Gus Lilur juga terang-terangan menyebut nama kandidat yang dinilai layak memimpin NU ke depan. Ia mendukung Prof Nasaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Kombinasi keduanya disebut sebagai perpaduan antara kapasitas akademik, pengalaman organisasi, dan reputasi global,“NU butuh figur kelas dunia, bukan sekadar tokoh lokal yang naik karena faktor politik,” ujarnya.
Kritik ‘Gus Instan’
Tak hanya itu, Gus Lilur juga menyentil fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung” atau figur instan yang mengandalkan simbol kesantrian tanpa kedalaman keilmuan.
Menurutnya, tren tersebut berbahaya karena dapat menggeser NU dari basis keulamaan menjadi sekadar kendaraan politik.
Ujian Sejarah NU
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar ke-35 adalah ujian sejarah bagi NU. Ia meminta para kiai dan peserta muktamar untuk mengedepankan integritas dan tanggung jawab kebangsaan dalam menentukan pilihan.
