Kepala BPKAD Sulbar Paparkan Kondisi Keuangan Daerah 2026, Gubernur Tekankan Penguatan Tata Kelola

BeritaNasional.ID MAMUJU SULBAR–Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memaparkan kondisi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (2/7/2026).

‎Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKAD didampingi oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, serta Plt. Kepala Subbidang Akuntansi, Indah Mustika Sari. Rapat evaluasi juga dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kinerja keuangan daerah.

‎Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

‎Dalam pemaparannya, Mohammad Ali Chandra menyampaikan gambaran terkini kondisi keuangan daerah, meliputi realisasi pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, serta berbagai tantangan dan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026. P

aparan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar tetap selaras dengan target pembangunan daerah.

‎Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah terus meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

‎Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa evaluasi rutin terhadap kondisi keuangan daerah merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan APBD tetap sehat, adaptif, dan mampu mendukung prioritas pembangunan daerah.

‎”Melalui evaluasi ini, kita dapat mengetahui capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. BPKAD berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali Chandra.