Transformasi Digital Dapat Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Transparan
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Semangat membangun pemerintahan yang modern dan pelayanan publik berbasis teknologi semakin menguat di Kabupaten Bondowoso. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Bondowoso Digital Days 2026.
Sebuah momentum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat transformasi digital sebagai fondasi kemajuan daerah. Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri pembukaannya.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga hadir dalam pembukaan Bondowoso Digital Days 2026 yang digelar di Alun Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Selasa (14/7/2026) malam.
Bupati Bondowoso Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., Dandim 0822 Bondowoso Letkol Inf. Prawito, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Dr. David Palapa Duarsa, S.H., M.H., Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, S.E., Sekretaris Daerah Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., kepala perangkat daerah, perwakilan perbankan, pelaku usaha, serta sekitar 1.000 masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.
Setelah rombongan Forkopimda dari Pendopo Kabupaten tiba di lokasi acara, dilanjutkan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan video transformasi digital Bondowoso.
Kemudian laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Slamet Yantoko, S.Sos., M.M., deklarasi dan penandatanganan dukungan transformasi digital daerah, hingga pembukaan resmi oleh Bupati Bondowoso.
Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat serta berkualitas.
Menurutnya, digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat ekosistem ekonomi digital, sekaligus mendorong daya saing Kabupaten Bondowoso di era perkembangan teknologi.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga meluncurkan sejumlah program prioritas. Diantaranya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berbasis digital, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem, serta penghapusan denda administrasi PBB P2 sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. (Syamsul Arifin/Bernas)
