Bawa Aspirasi Warga, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly Minta Evaluasi Distribusi BBM
BeritaNasional.ID MAKASSAR SULSEL– Menindaklanjuti keluhan panjang masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, *Fahry Fadly*, bersama Komisi II DPRD Polman melakukan audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat / RDP DPRD Polman dan hasil rapat Forkopimda terkait krisis distribusi dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak / BBM di wilayah Polewali Mandar.
Rombongan DPRD Polman diterima langsung oleh Sales Branch Manager / SBM Fuel Wilayah Sulawesi Barat PT Pertamina Patra Niaga, Fandy Achmad Sitaba.
Dalam pertemuan tersebut, Fahry Fadly menegaskan bahwa persoalan antrean panjang di SPBU bukan lagi masalah kecil. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami datang membawa suara masyarakat Polewali Mandar. Antrean BBM sudah menjadi keresahan sehari-hari. Karena itu kami ingin mendengar langsung penjelasan Pertamina dan bersama-sama mencari solusi agar masalah ini segera tuntas,” tegas Fahry.
Politisi Partai Golkar itu meminta Pertamina memastikan distribusi BBM ke seluruh SPBU di Polman berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi, besaran kuota, hingga mekanisme pengawasan di tingkat SPBU
Menurut Fahry, menyelesaikan masalah ini tidak bisa dengan saling menyalahkan. Diperlukan langkah konkret dan sinergi antara Pertamina, Pemerintah Daerah, pengelola SPBU, hingga aparat penegak hukum.
Dalam diskusi, DPRD Polman mendorong tiga langkah utama kepada Pertamina:
1. Evaluasi Distribusi & Penambahan Kuota
Melakukan evaluasi pasokan dan mempertimbangkan penambahan kuota BBM agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Polewali Mandar.
2. Pengaturan Jam Operasional SPBU
Mendorong Pemkab Polman mengeluarkan Surat Edaran terkait pengaturan jam operasional SPBU, mencontoh kebijakan yang telah diterapkan di Kabupaten Pasangkayu.
“Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur ini demi pemerataan dan ketertiban,” ujar Fahry.
3. Penertiban Penyaluran Tepat Sasaran
Penertiban harus dilakukan bijak. Masyarakat yang berhak dan memiliki rekomendasi resmi, seperti nelayan dan petani, tetap harus dilayani sesuai ketentuan Pertamina.
Selain BBM, DPRD Polman juga menyoroti penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi. Fahry mengimbau masyarakat kelas menengah ke atas agar tidak menggunakan tabung subsidi yang memang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu
“Untuk LPG ini kuncinya ada pada kesadaran. Warga yang mampu, mari beri kesempatan kepada yang lebih membutuhkan. Jangan gunakan tabung melon,” imbaunya
Pihak Pertamina dalam pertemuan itu memaparkan mekanisme distribusi BBM di wilayah Sulawesi, termasuk Polewali Mandar. Kedua belah pihak sepakat untuk terus melakukan koordinasi dan evaluasi guna mengatasi kendala di lapangan
DPRD Polewali Mandar berharap hasil audiensi ini segera ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Tujuannya satu: mengurai antrean, dan memastikan masyarakat Polman mendapatkan BBM dengan mudah dan tanpa harus antre berjam-jam.
