Komisi III DPRD Sulbar Dorong SPPG Manfaatkan Laboratorium DLHK
BeritaNasional. ID. MAMUJU SULBAR– Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pemanfaatan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk mendukung pengujian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 19 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuria, didampingi Wakil Ketua Fredy Boy, serta dihadiri Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Barat, Satgas MBG, Koordinator MBG Kabupaten dan DLHK Sulbar.
Ketua Komisi III, Usman Suhuria, mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh SPPG di Sulawesi Barat dapat memanfaatkan Laboratorium DLHK dalam pengujian dan pengelolaan IPAL, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan kemampuan teknis laboratorium.
“Kami ingin seluruh SPPG di Sulawesi Barat memanfaatkan Laboratorium DLHK untuk pengujian IPAL. Selain memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai standar, ini juga menjadi peluang untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat,” ujar Usman.
Menurutnya, pemanfaatan laboratorium milik pemerintah daerah perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat ganda, yakni mendukung kualitas dan kelayakan lingkungan SPPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan fasilitas daerah sebagai sumber penerimaan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, menegaskan bahwa pengelolaan IPAL merupakan bagian penting dalam pelaksanaan MBG.
“Kami mendukung Program MBG, tetapi pengelolaan limbahnya juga harus diperhatikan. Karena itu, kami mendorong SPPG menggunakan Laboratorium DLHK untuk pengujian IPAL, sehingga standar lingkungan dapat terjaga dan fasilitas daerah juga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Fredy Boy.
Komisi III selanjutnya mendorong DLHK dan BGN Sulawesi Barat melakukan koordinasi terkait mekanisme, jenis pengujian, kapasitas laboratorium, serta pembiayaan. Komisi III juga mendorong adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BGN untuk memperkuat pemanfaatan Laboratorium DLHK dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan dua manfaat sekaligus, yakni memastikan pengelolaan IPAL SPPG memenuhi standar lingkungan serta mengoptimalkan potensi Laboratorium DLHK sebagai salah satu sumber peningkatan PAD Sulawesi Barat, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
