Pemkab Bone Bolango Jadi Terbaik I Jamsostek Award 2026: Sekda: Penghargaan Bukan Tujuan, Perlindungan Pekerja yang Utama
BeritaNasional.ID, BONE BOLANGO — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango meraih Predikat Terbaik I Jamsostek Award 2026 kategori pemerintah kabupaten/kota pada penganugerahan Jamsostek Award 2026 Provinsi Gorontalo yang digelar di Azlea Convention Center, Kota Gorontalo, Sabtu (5/9/2026). Terbaik kedua diraih oleh Pemkab Pohuwato dan Pemkot Gorontalo di posisi terbaik ketiga.
Tahun ini, Jamsostek Award diberikan dalam empat kategori, yakni pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, usaha skala menengah dan besar, serta usaha mikro dan kecil.
Penghargaan yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Gorontalo tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi pemerintah daerah serta dunia usaha dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan.
Namun, di balik penghargaan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama pemerintah daerah.
“Ada misi yang jauh lebih penting: memastikan pekerja, terutama pekerja sektor informal dan masyarakat rentan, tidak bekerja tanpa perlindungan, ” tegas Iwan.
Menurutnya, penghargaan itu merupakan buah dari komitmen yang telah dibangun secara konsisten selama delapan tahun terakhir dalam memberikan jaminan perlindungan ketenagakerjaan kepada masyarakat.
“Ini sebenarnya tidak semata-mata karena penghargaan, karena ini adalah bagian penting untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, kata Iwan, Pemkab Bone Bolango terus menggenjot perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah.
“Pekerja pada sektor informal ini di-backup oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintahan desa. Kewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan terus didorong agar perlindungan tidak berhenti pada kelompok pekerja formal.
Bahkan, sekitar 600 anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah naungan BAZNAS yang tersebar di desa-desa juga diwajibkan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program “Tali Kasih” Jadi Gerakan Solidaritas ASN
Terobosan lain yang dilakukan Pemkab Bone Bolango adalah program “Tali Kasih”.
Program ini mendorong ASN untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar mereka dengan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi kerabat, tetangga maupun warga rentan yang membutuhkan.
“Mereka (ASN) memilih penerimanya. Seperti untuk pimpinan OPD, kita wajibkan untuk menanggung lima orang, kemudian juga para pejabat administrasi,” ungkap Iwan.
Program tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan ASN dan berbagai elemen masyarakat.
