Nasim Khan Dukung Tata Niaga Gula Berpihak Pada Petani, Keluhan Pupuk Hingga Kebakaran Disorot
BeritaNasional.id, JAKARTA – Persoalan harga gula, rendahnya rendemen, mahalnya biaya produksi, keterbatasan pupuk hingga penurunan produksi akibat kekeringan dan kebakaran menjadi keluhan petani tebu yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.
Sejumlah persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengawasan Impor Gula Komisi VI DPR RI bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Senin (21/9/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengatakan berbagai masukan dari petani akan menjadi perhatian pihaknya dalam memperjuangkan tata niaga gula nasional yang lebih berpihak kepada petani.
Nasim mengatakan, persoalan tersebut menjadi penting karena banyak petani tebu berada di daerah pemilihannya, yakni Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.
“Kami mendukung apa yang menjadi kebutuhan para petani tebu agar bisa terakomodasi dengan baik. Semua harus berpihak pada petani, jangan sampai petani dirugikan,” kata Nasim.
Harga gula petani masih Rp 14.500
Menurut Nasim, salah satu persoalan utama yang disampaikan APTRI adalah harga gula petani yang dinilai belum sebanding dengan kenaikan biaya produksi.
Berdasarkan laporan APTRI yang disampaikan dalam forum tersebut, harga pembelian gula petani masih berada di kisaran Rp 14.500 per kilogram sejak musim giling 2024. Di sisi lain, sejumlah komponen biaya produksi seperti pupuk non-subsidi, tenaga kerja, sewa lahan, pengolahan hingga transportasi mengalami kenaikan.
Untuk musim giling 2026, APTRI mengusulkan harga sebesar Rp 16.875 per kilogram. Sementara itu, angka minimal Rp 15.500 per kilogram disebut berasal dari survei biaya pokok produksi.
“Perbedaan angka tersebut membutuhkan rekonsiliasi dan formula penetapan harga yang transparan,” ujar Nasim.
Usulan kenaikan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan APTRI. Organisasi petani tebu itu menyebut HPP Rp 14.500 per kilogram belum berubah sejak 2024, sementara biaya produksi terus meningkat.
Rendemen rendah, produksi tertekan
Selain harga, persoalan rendemen turut menjadi perhatian. Nasim mengatakan APTRI menyebut rendemen di sejumlah pabrik gula berada di kisaran 7 persen. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan sejumlah pabrik swasta yang disebut telah mencapai lebih dari 8 persen.
Menurutnya, persoalan rendemen perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap jumlah gula yang dihasilkan dari tebu petani.
“APTRI juga menyoroti penurunan produksi tebu yang disebut mencapai sekitar 20 sampai 25 persen akibat kekeringan dan kebakaran,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Nasim, perlu diperhitungkan karena penurunan produksi juga berpengaruh terhadap biaya produksi gula per kilogram dan kemampuan petani melakukan penanaman pada musim berikutnya.
Pupuk subsidi dinilai belum mencukupi
Keluhan lain datang dari persoalan pupuk. Petani mengeluhkan pembatasan pupuk subsidi untuk lahan maksimal 2 hektare per orang. Di sisi lain, dosis pupuk yang diterima dinilai belum mencukupi kebutuhan tanaman tebu.
“Petani mendorong adanya pembandingan antara kebutuhan agronomis, alokasi, realisasi, hingga tambahan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membeli pupuk non-subsidi,” ujar Nasim.
Persoalan biaya pupuk memang menjadi salah satu faktor yang disoroti APTRI dalam usulan kenaikan harga gula petani.
Impor raw sugar ikut disorot
Kebijakan impor gula juga menjadi perhatian dalam RDPU tersebut. Nasim mengatakan APTRI menyoroti adanya impor 150.000 ton raw sugar untuk gula konsumsi pada saat musim giling.
Ia berpendapat, kebijakan tersebut perlu diuji dengan melihat sejumlah data, mulai dari neraca gula, jadwal masuk barang, pengguna akhir, wilayah distribusi hingga dampaknya terhadap harga dan penyerapan gula petani.
“Oleh karena itu, kondisi seperti ini perlu diuji melalui data neraca gula, jadwal masuk barang, pengguna akhir, wilayah distribusi, serta dampaknya terhadap harga dan penyerapan gula petani,” katanya.
APTRI sebelumnya juga menyampaikan penolakan terhadap rencana impor 150.000 ton raw sugar dan meminta kebijakan impor diselaraskan dengan kondisi produksi gula dalam negeri.
Kekhawatiran gula rafinasi masuk pasar konsumsi
Selain impor raw sugar, APTRI juga menyoroti potensi kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Menurut Nasim, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu segmentasi pasar dan memberikan tekanan tambahan terhadap gula produksi petani.
“Untuk itu, diperlukan penguatan ketertelusuran distribusi, pemeriksaan stok, serta penerapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran,” tegas politikus PKB tersebut.
Harga tetes tebu ikut jadi persoalan
Persoalan lain yang disampaikan APTRI adalah penurunan harga tetes tebu. Dalam dokumen APTRI, harga tetes disebut turun dari sekitar Rp 2.500 per kilogram pada 2024 menjadi sekitar Rp 1.000-Rp 1.400 per kilogram pada 2025.
Namun, Nasim mengatakan harga tersebut kemudian kembali bergerak naik sepanjang 2026,”Memang awal tahun 2026 sebelum giling Januari-April masih di harga Rp 1.400 per kilogram. Lalu Mei saat mulai giling harga naik menjadi Rp 1.500, Juni Rp 1.600 dan sekarang sudah di atas Rp 2.000,” ujarnya.
Nasim menegaskan, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar keberlangsungan usaha petani tebu tetap terjaga.
Ia berharap kebijakan pemerintah mengenai pergulaan nasional tidak hanya berorientasi pada ketersediaan gula, tetapi juga memberikan kepastian bagi petani sebagai salah satu pelaku utama dalam rantai produksi.
“Saya mendukung apa yang menjadi kebutuhan para petani tebu, bisa terakomodasi dengan baik. Semua harus berpihak pada petani, jangan sampai petani dirugikan,” pungkas Nasim.
