Masuki Tahap Pemeriksaan Saksi, Dugaan Korupsi Dana Desa Lampoko Mulai Dikupas di Pengadilan
BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR– Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Tahun Anggaran 2024 dan 2025, terus bergulir di meja hijau.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA, Rabu 11 November.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh orang saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat terdakwa Rahmat Usman, S.Pd.
Pemeriksaan saksi berlangsung selama lebih dari tiga jam, mulai pukul 14.50 hingga 18.00 WITA.
Menariknya, saksi yang diperiksa bukan hanya berasal dari lingkungan Pemerintah Desa Lampoko, tetapi juga melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Ketujuh saksi tersebut yakni Abd. Rasyak selaku Kepala Desa Lampoko, Usman, A.Md. selaku Sekretaris Desa, Alimuddin, S.Pd., M.Si. selaku Kepala Dinas PMD Polman, Abdul Munir, S.IP. selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Toni Hidayat, S.Kom. selaku Kaur Perencanaan Desa Lampoko, Zulfahmi selaku Kasi
Pemerintahan Desa, serta Ahmad selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Lampoko.
Kehadiran para saksi dari unsur pemerintahan desa hingga jajaran Dinas PMD menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara.
Keterangan mereka diharapkan dapat mengungkap secara terang mekanisme pengelolaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa yang kini dipersoalkan secara hukum.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (PBH), serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa Lampoko untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., didampingi Hakim Anggota I Gede Subagyo, S.H. dan Muhammad Arief, S.H. Sementara Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut adalah Musyawwir Nurtan, S.H., M.H.
Setelah seluruh pemeriksaan saksi pada agenda persidangan tersebut selesai, majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan kelanjutan pemeriksaan saksi pada Kamis (12/11/2026), pukul 09.00 WITA.
Proses persidangan ini menjadi momentum penting untuk mengurai fakta-fakta pengelolaan keuangan Desa Lampoko. Publik tentu berharap proses hukum berjalan transparan, objektif, dan mampu mengungkap secara jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi penyimpangan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
