BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Rangkaian panjang proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW) di Kabupaten Bondowoso resmi tuntas dengan dilantiknya tujuh kepala desa terpilih oleh Bupati Bondowoso KH. Abd. Hamid Wahid di Pendapa, Kamis (12/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi awal pengabdian para kepala desa untuk mengemban amanah dalam memberikan pelayanan terbaik, mempercepat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati melalui Wabup Ra As’ad Syafi’I Yahya, mengucapkan selamat kepada seluruh kepala desa yang telah dilantik. Bupati mengapresiasi seluruh pihak, termasuk masyarakat, panitia, TNI, dan Polri, sehingga rangkaian Pilkades PAW di tujuh desa dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Selamat kepada para kepala desa yang hari ini resmi dilantik. Amanah ini adalah kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan bekerja sungguh-sungguh. Gas pol melayani masyarakat, jangan menunda pekerjaan karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” tegasnya.
Bupati meminta para kepala desa segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan visi Bondowoso Berkah, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah kecamatan, serta perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah, di antaranya penanganan sampah, pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir mengingatkan seluruh Kades yang dilantik agar mengikuti jejak seniornya yang tersangakut masalah hukum. Politisi PKB ini mengistilahkan jalan licin.
“Jalan licin {pelanggaran hukum, red} yang telah dilakukan Kades sebelumnya jangan diikuti. Sebab APH jika menemukan pelanggaran hingga merugikan Negara, tidak akan amarah, hanya langsung diborgol,” kelakarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dhafir, sapaannya menyinggung Tanah Kas Desa {TKD). Kalau sebelumnya bernama tanah bengkok, hasil pengelolaannya untuk Kades dan perangkatnya. Tapi, sekarang berganti nama TKD, hasilnya untuk Pemerintah Desa.
