HeadlineNasionalPemerintahanRagam

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Harta Hasil Kejahatan Bisa Dikembalikan ke Negara dan Korban

BeritaNasional.id, JAKARTA – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya untuk memulihkan aset hasil kejahatan yang selama ini merugikan keuangan negara maupun masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan regulasi tersebut dirancang agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Menurut Habiburokhman, selama ini pemulihan aset hasil tindak pidana belum berjalan optimal. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih kuat, efektif, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan Komisi III DPR RI.
<span;>Pembahasan Libatkan Pakar hingga Masyarakat

Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai kalangan.

Komisi III DPR RI tercatat menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Selain itu, DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dari sisi substansi, pembahasan RUU tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasal dalam rancangan juga bertambah dari sebelumnya 67 pasal menjadi 74 pasal.

Perubahan judul turut dilakukan dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas cakupan pengaturan.

Perampasan Aset Bisa Tanpa Putusan Pidana
Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini memungkinkan negara melakukan pemulihan aset melalui proses hukum tertentu meskipun belum terdapat putusan pidana terhadap orang yang diduga terkait dengan aset tersebut.

Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.

Namun, mekanisme tersebut tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk membela kepentingannya di pengadilan.

Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama, yakni asas dan ruang lingkup, prosedur perampasan aset, tata kelola dan transparansi, serta restorasi berkeadilan.

Narkotika hingga Penipuan Online Masuk Sasaran Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijangkau dalam RUU tersebut juga diperluas.

Sejumlah kejahatan yang masuk dalam cakupan pengaturan antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Selain itu, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas juga menjadi perhatian.

Dengan cakupan tersebut, regulasi ini diharapkan mampu menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang menghasilkan keuntungan ilegal, termasuk kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Habiburokhman: Jangan Jadi Senjata Politik
Meski memberikan kewenangan lebih kuat dalam pemulihan aset, Habiburokhman menegaskan bahwa aturan tersebut tidak boleh menjadi alat untuk menekan pihak tertentu.

Menurut dia, pengawasan independen, transparansi, dan mekanisme pembuktian di persidangan menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

RUU ini juga mengatur pengelolaan aset secara menyeluruh melalui badan profesional yang independen dan didukung sistem informasi pengelolaan aset.
<span;>Sistem tersebut diharapkan mampu memastikan setiap proses pengelolaan aset tercatat secara transparan dan memiliki jejak audit permanen.

Habiburokhman menambahkan, aset yang berhasil dirampas nantinya diharapkan dapat dikembalikan untuk memulihkan kerugian negara maupun masyarakat.

Pengembalian aset juga diprioritaskan kepada korban tindak pidana, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Dengan keputusan DPR dalam Rapat Paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak dibiarkan dinikmati pelakunya.

Lihat Selengkapnya

Related Articles

Back to top button