BeritaNasional.ID, Halmahera Timur – Fron Mahasiswa Halmahera Timur (Hal-Tim) kembali mempertanyakan keberadaan Pemda Hal-tim terkait aksi yang berlangsung sepanjang jilid III hari ini, terhadap PT. Aneka Antam tbk, Pemerintah Halmahera Timur belum lagi menindak lajuti tuntutan masa aksi. Kamis (18/6/2020).
Puluhan anggota Fron Mahasiswa Halmahera Timur mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Hal-Tim untuk menuntut agar Pemda Hal-Tim secepatnya menindak tegas soal ketidakjelasan pemotongan Beasiswa Dana Covid-19 oleh PT. Aneka Tambang (ANTAM tbk) yang dinilai bermasalah bagi mahasiswa dan masyarakat lingkar tambang.
Beberapa orator dalam seruannya meminta agar mereka dapat bertemu Ketua DPRD Djon Ngoraitji dan Ketua Komisi III Ashadi Tajudin yang membidangi pertambangan di wilayah Kabupaten Hal-Tim.
Aksi yang berlangsung pukul 22.00 hingga 14.00 Wit baru direspon oleh Sekretaris Komisi II Bahmid Djafar dan Sekertaris Komisi I Hassanudin Ladjim untuk hearing dengan massa aksi, sayangnya massa aksi tak dapat bertatap muka langsung dengan Ketua Komisi III untuk menyampaikan tuntutan mereka, pasalnya dari 20 orang DPRD Hal-tim yang berkantor Kamis tadi hanya dua orang yang hadir.
Hearing yang berlangsung di ruang rapat DPRD dihadiri Asisten III Tamrin Bahara, Bahmid Djafar dan Hassanudin Ladjim.
Koordinator Aksi Fron Mahasiswa Halmahera Timur, Arjun Onga menjelaskan apabila hearing ini tetap dijalankan maka perlu menghadirkan Ketua DPRD Djon Ngoraitji dan Komisi III Ashadi Tajudin yang membidangi tuntutan hari ini.
Lebih lanjut Arjun menuturkan kepada BeritaNasional.Id bahwa bukan satu alasan jika hari ini Ketua DPRD dan Komisi III tidak hadir melainkan kesengajaan.
“Maka hari ini juga kita harus membuat nota kesepahaman agar massa aksi ini dapat dilibatkan saat pertemuan pambahasan selanjutnya,” tegasnya.
Berikut tuntutan Fron Mahasiswa Halmahera Timur, mendesak Bupati, Muh Din:
1. Mendesak DPRD Hal-Tim segera memediasi pertemuan Mahasiswa. Pemda Hal-tim dan PT. Antam tbk.
2. Mendesak Pemda Hal-Tim segera copot Alen Goeslaw sebagai Kadispora dan tim verifikasi tim CSR PT. Antam tbk.
3. Pemda Hal-Tim segera cabut M.o.U CSR PT. Antam tbk.
4. Transparansi dana Pendidikan dan Covid-19.
5. Desak Pemda/DPRD untuk menghapus ring PT. Antam tbk. (Riski Ismail)
