BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Pada triwulan ke IV, Perubahan APBD (P-APBD) 2025 belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Bondowoso. Itulah hasil kajian Ijen Cendekia Nusantara (ICN).
Hasil kajian ICN, pendapatan turun Rp21,49 miliar menjadi Rp2,051 triliun, walaupun PAD naik Rp23,96 miliar. Sedangkan transfer dari pusat turun Rp56,93 miliar. Kondisi keuangan seperti ini menyebabkan ruang fiskal makin sempit.
Pemkab saat ini memang dalam posisi dilemma, di satu sisi menargetkan PAD Rp323,92 miliar, sementara pendapatan dari pajak turun dan walau naik. Ditambah lagi sejumlah Fraksi DPRD meminta kreativitas penerimaan tanpa menambah beban warga.
Yang paling menguras pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang baru terealisasi Rp14,297 miliar atau 56,65% dari target APBD 2025 awal, disusul Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp6,271 miliar (65,31%).
Sementara PBB-P2 baru Rp5,594 miliar (32,90%). Agar kondisi ini tidak berlama-lama, maka solusinya sistem penagihan pajak harus lebih tersistimatis dan koordinasi yang inten antar instansi serta menghilangkan ego sektoral.
Direktur ICN, Ach. Humaidi, M.M menjelaskan, retribusi, Pelayanan Kesehatan penyumbang terbesar (Rp96,395 miliar; 53,85%), tetapi banyak aset wisata/olahraga dan sewa asset Pemda belum terealisasi, seperti sewa tanah daerah, aset bangunan, dan lainnya.
“Penertiban pengelolaan aset, standardisasi tarif, dan digitalisasi kanal pembayaran, mutlak harus dimaksimalka. Namun, Tim ICN tetap memberi apresiasi pada beberapa kebijakan Pemkab Bondowoso,” jelasnya.
Diantaranya, Pemda tidak menaikkan PBB dan retribusi, program Beasiswa Bondowoso yang mulai berjalan, RANTAS (Program Infrastruktur Jalan Tuntas) yang tetap digenjot, dan tidak merumahkan Non-ASN, non-database dalam skema PPPK.
Dari sisi belanja ada sejumlah item yang disoroti ICN. Total pengeluaran rancangan P-APBD justru dipangkas Rp65,11 miliar; belanja modal turun Rp11,91 miliar dan porsi jalan–jembatan–irigasi berkurang Rp19,84 miliar.
