BPBD Sulbar Perkuat Sinergi Penyusunan Dokumen KRB Mamasa 2026–2030
BeritaNasional.ID MAMUJU SULBAR–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mendampingi BPBD Kabupaten Mamasa dalam kegiatan pengumpulan data sekunder di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamasa, baru-baru ini.
Pendampingan tersebut dilakukan oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sekaligus Tim Ahli BPBD Provinsi Sulbar, Inaldy L. S. Silang, sebagai bagian dari tahapan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa Tahun 2026–2030.
Dokumen KRB menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana, serta acuan strategis dalam penyusunan kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat daerah.
Adapun OPD yang menjadi sasaran pengumpulan data meliputi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta beberapa OPD teknis lainnya.
Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, antara lain kependudukan, sosial, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, yang relevan dengan potensi risiko bencana di wilayah Mamasa.
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BPBD Provinsi dalam mendukung pemerintah kabupaten menyusun dokumen kebencanaan yang akurat, terukur, dan berbasis data lapangan.
“Pendampingan ini menjadi bentuk sinergi antara BPBD provinsi dan kabupaten untuk memastikan data yang digunakan dalam kajian risiko benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan. Ini penting agar setiap program penanggulangan bencana nantinya dapat tepat sasaran,” ujar Yasir Fattah.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar seluruh BPBD di wilayah Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam penyusunan dokumen kebencanaan yang berbasis data dan evidence-based.
“Bapak Gubernur menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam penanggulangan bencana. Dengan dukungan seluruh OPD.
Diharapkan Dokumen KRB Mamasa 2026–2030 dapat menjadi rujukan strategis bagi pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana,” tambahnya.
Kegiatan pengumpulan data sekunder ini akan terus berlanjut hingga seluruh instansi terkait di Kabupaten Mamasa terlibat aktif, sebelum memasuki tahap analisis dan penyusunan dokumen akhir KRB Mamasa 2026–2030.
