Bupati Karo Apresiasi Sinergi DPRD dalam Pertahankan Opini WTP ke-6 Berturut-turut
BeritaNasional.ID KABANJAHE, SUMUT —Pemerintah Kabupaten Karo kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Karo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini mendapat sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo yang digelar pada Selasa (29/07/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Karo, dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Karo, Antonius Ginting, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran DPRD Kabupaten Karo. Ia menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Kami sangat mengapresiasi peran serta DPRD Kabupaten Karo yang secara konsisten memberikan dukungan, pengawasan, dan masukan konstruktif dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karo semakin transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Antonius Ginting.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Karo atas komitmen dan dedikasi dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntansi pemerintahan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.
Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Karo menyampaikan kesiapan lembaga legislatif untuk terus bersinergi dalam mengawal setiap tahapan pembangunan dan pelaksanaan APBD, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Capaian WTP yang berkelanjutan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk terus melakukan pembenahan, inovasi, serta menjaga integritas dalam setiap aspek tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah. (Kiel/Bernas)
