Bupati Terima Audiensi Aliansi BEM Kabupaten Malang Bahas Isu Pendidikan
BeritaNasional.id, MALANG — Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M. M., menerima audiensi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang di ruang Panji Pulangjiwo, Kepanjen. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, jajaran kepala perangkat daerah, Polres Malang, serta seluruh perwakilan dari Aliansi BEM. Senin (23/2).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada Jumat (13/2) lalu, yang memprotes kondisi pendidikan, khususnya mengenai kesejahteraan guru honorer. Setelah aksi tersebut, mahasiswa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bupati Malang.
Koordinator Aliansi BEM, Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), dalam pertemuan ini menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Malang lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru honorer, yang dinilai masih rentan akibat penghasilan yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kendala dalam pendataan guru melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah.
Aliansi BEM juga mempertanyakan banyaknya kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (Plt), meskipun pemerintah pusat telah menetapkan batas pengisian jabatan definitif hingga 31 Desember 2025. Mereka juga menyinggung masalah BPJS nonaktif yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat saat mengalami musibah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Malang menjelaskan bahwa kendala terkait pendataan guru, pengisian jabatan kepala sekolah, dan status BPJS nonaktif merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Malang siap mendukung upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer, termasuk jika mereka diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Masalah pendataan guru, kepala sekolah pelaksana tugas, serta BPJS nonaktif adalah masalah yang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, kami akan terus memperjuangkan agar nasib guru honorer bisa lebih baik, dan kami siap mendukung jika ada kebijakan untuk mengangkat mereka menjadi ASN,” tegas Bupati Sanusi.
Sebagai bentuk dukungan lokal, Pemerintah Kabupaten Malang saat ini memberikan bantuan sosial sebesar Rp 500 ribu per bulan kepada guru honorer. Bupati Sanusi juga mengajak mahasiswa untuk bekerja sama dengan PGRI Kabupaten Malang untuk membentuk tim khusus yang akan melakukan pendataan guru di daerah tersebut.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa mengenai pentingnya pendataan guru yang lebih baik. Saya harap PGRI Kabupaten Malang dapat membantu membentuk tim pendataan yang solid,” ujar Bupati.
Bupati Malang juga menyampaikan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang terus dilakukan. Salah satunya dengan hadirnya SMA Taruna Nusantara di Kecamatan Pagak, yang diharapkan dapat melahirkan generasi berprestasi dan mendorong kemajuan pendidikan di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Malang dan mahasiswa sepakat bahwa sinergi antara kedua pihak sangat penting untuk memajukan pendidikan, yang menjadi kunci utama dalam memajukan bangsa Indonesia, dimulai dari daerah. (den)
