Camat Pancur Batu Dinilai Gagal Fasilitasi Islah NU, Dikecam Wartawan dan Warga
BeritaNasional.ID DELI SERDANG, SUMUT —Camat Pancur Batu, Sandra Dewi, dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai pembina organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya. Penilaian itu muncul setelah upaya mediasi yang difasilitasinya untuk menyelesaikan konflik internal Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Pancur Batu berakhir tanpa hasil.
Pertemuan yang digelar di Balai Desa Sei Glugur, Sabtu (18/10), awalnya diharapkan menjadi ajang islah antara Ketua MWC NU Pancur Batu dengan tujuh pimpinan anak ranting NU yang berselisih. Namun, warga yang sudah hadir sejak pagi justru kecewa karena harus menunggu hingga dua jam tanpa kejelasan, lantaran pihak kecamatan dan tuan rumah tidak kunjung datang.
Kepala Desa Sei Glugur saat dikonfirmasi menyebut sedang menghadiri rapat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, sedangkan Camat Sandra Dewi tidak merespons panggilan telepon. Sementara itu, Sekcam Pancur Batu Ferry Tarigan sempat dihubungi dan merespons dengan baik, sebelum kemudian Kasi Trantib dan staf Kesos Kecamatan hadir di lokasi. Namun, pertemuan tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan atau solusi yang dicapai.
Kinerja Camat Sandra Dewi pun menuai kritik. Ketua DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Kabupaten Deliserdang, Charles Surbakti, menilai Sandra Dewi telah gagal menunjukkan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral sebagai pembina ormas.
“Sudah lebih dari tujuh tahun menjabat, tapi kepekaannya terhadap masyarakat semakin menurun. Seharusnya dia meminta maaf kepada warga NU yang kecewa,” tegas Charles.
Charles juga mendesak Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, agar segera mengevaluasi dan mengganti Camat Sandra Dewi.
“Jangan tunggu SDM-nya meningkat dulu baru diganti. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa pensiun di Pancur Batu tanpa ada perubahan,” tambahnya kesal.
Diketahui, konflik internal MWC NU Pancur Batu bermula dari dugaan penyalahgunaan dana organisasi sekitar Rp50 juta serta kecurangan dalam musyawarah pemilihan ketua beberapa waktu lalu. Perselisihan itu kemudian memicu desakan dari tujuh pimpinan ranting NU agar dilakukan evaluasi kepengurusan dan transparansi pengelolaan keuangan. (Kiel/Bernas)
