BeritaNasional.id, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), Nasim, menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia menilai persoalan utama terletak pada lemahnya pendataan dan minimnya verifikasi di lapangan.
Dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026)
Nasim menyebut sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih kerap diterima oleh warga yang tidak layak, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.
“Faktanya, masih banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat yang layak justru belum mendapatkan bantuan,” ujar Nasim.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan langkah konkret berupa pencatatan dan penandaan pada setiap rumah penerima bansos. Menurutnya, cara ini dapat membantu proses pengawasan dan memastikan transparansi di tingkat desa maupun kelurahan.
Selain itu, Nasim menekankan pentingnya verifikasi, pemutakhiran, perbaikan, dan evaluasi data penerima secara berkala. Ia juga mendorong optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem baru pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“DTSEN harus benar-benar dikawal implementasinya. Sinergi antara pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial kabupaten, hingga stakeholder terkait menjadi kunci agar data akurat,” katanya.
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan klasik masih terjadi di daerah, mulai dari data warga yang sudah meninggal atau pindah tetapi masih tercatat, hingga dugaan permainan oknum di tingkat bawah. Bahkan, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum validasi data dinilai belum berjalan transparan.
Menurut Nasim, pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi lapangan secara rutin hingga tingkat RT/RW serta memperbarui data minimal beberapa kali dalam setahun. Ia juga menekankan pentingnya membuka mekanisme pengaduan bagi masyarakat dan transparansi daftar penerima bansos.
“Sinkronisasi data dengan Dukcapil, pajak, BPJS, hingga data listrik juga harus dilakukan agar valid. Jika ada manipulasi, harus diberikan sanksi tegas,” ujarnya.
Di sisi lain, Nasim mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi penyaluran bansos. Warga diminta melaporkan jika menemukan ketidaktepatan sasaran, baik melalui pemerintah desa, dinas sosial, maupun kanal resmi pengaduan pemerintah.
Ia menegaskan, keberhasilan sistem DTSEN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga validasi lapangan dan partisipasi publik.
“Masalah bansos ini bukan semata soal anggaran, tapi kualitas pendataan dan pengawasan. Kalau data akurat dan pengawasan terbuka, bantuan pasti lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Nasim menambahkan, upaya perbaikan sistem bansos ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Merah Putih (KEMENKOPM) sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dalam mendorong penguatan perlindungan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran.
