Dilema Antara Mencegah Covid- 19 dan Menciptakan Masalah Baru, Pemerintah Diminta Profesional
Beritanasional.Id, Banda Aceh- Jubir Covid-19 Aceh, Saifullah Abdul Gani atau SAG, melalui rilisnya pertanggal 29 Maret 2020, melalui pesan elektronik Email menyebutkan jumlah Orng Dalam Pemantauan (ODP) tercatat 567 orang. Amgka tersebut meningkat hingga 151 orang dibandingkan jumlah sehari sebelumnya.
Hal terdebut terjadi karena adanya arus balik mudik para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini bekerja di luar negeri dan luar daerah yang tersebar di 23 Kabupaten Kota di Aceh.
Pun demikian 144 orang diantaranya telah usai melewati masa Pemantauan, namun 453 orang lainnya masih dalam proses pemantauan atau ODP. Diharapkan kepada masyarakat ODP tersebut dapat mematuhi aturan karantina mandiri guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan.
“Agar setiap ODP dalam penamtauan wajib disiplin menjalani prosedur isolasi mandiri, hingga masa penatauan berakhir,” harap SAG.
Sementara untuk Orang yang sudah termasuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) disebutkan masih tercatat 41 orang, Positif 5 orang termasum salah satunya telah meninggal dunia.
“Jumlah PDP yang Positif di Aceh bertambah satu orang, sehingga jumlah seluruh Covid-19 Aceh menjadi 5 orang, yakni satu orang meninggal dan sisanya dalam perawatan rumah sakit” Demikian isi rilis yang diterima media ini, Minggu sore kemarin.
Suasana hingga Senin 30 Maret
Suasana di sejumlah kabupaten Kota di Aceh, dikabarkan semakin menegang, seiring dengan adanya imbauan dari Forum Berdama Pemprov Aceh terkait diberlakukannya jam malam. Bahkan Jam malam mulai dibetlakukan sejak Minggu Malam 29 Maret 2020.
Tidak cuma, di sejumlah Gampong juga telah mengeluarkan insteruksinya terkait dengan penerimaan tamu dari luar gampong, Kecamatan, Kabupaten maupun luar Daerah maupun luar negeri di gampong bersangkutan kecuali, tamu dimaksud setelah datang ke rumah yang bersangkutan wajib dikarantina untuk masa 14 hari kedepan.
“Kita tidak akan menerima tamu lagi saat ini kecuali warga gampong yang di dalam gampong atau warga gampong yang pulang dari luar daerah, Kota, Luar negeri, tetapi wajib karantina 14 hari di rumah bersangkutan,” kata salah seorang Keuchik di Kota Jantho, Senin siang tadi.
Warga minta Pihak Kesehatan Lakukan Pengecekan menyeluruh
Sejumlah warga meminta kepada pemerintah melalui tim medis yang ada untuk dapat melakukan pengecekan secara pasti terhadap masyarakat supaya upaya lockdown yang mulai dilakukan warga di masing masing rumah tidak sia sia, minimal setiap orang yang mengunjungi lingkungan Pelayanan kesehatan wajib di tes.
Hal tersebut, kata warga ini guna memastikan kondisi masyarakat tersebut benar benar bersih dan tidak terinveksi virus yang mematikan itu. Kecuali itu masyarakat juga berharap agar pemerintah memberikan informasi kepada publik terkait rumah, lingkungan dan titik yang terdapat orang yang termasuk ODP, PDP dan Positif, bila daerah terdebut belum di isolasi serta mensosialisasi mekanisme tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga sekitar.
“Masyarakat masih kebingungan saat ini terkait lokasi yang harus diisolasi dan yang tidak, serta titik keberadaan pasien ODP, PDP atau positif, serta bagaimana tindakan apa saja yang harus dilakukan masyarakat dilingkungan tersebut, hendaknya ini butuh informasi secara jelas dan mudah di fahami masyarakat,” demikian harap Ibu rumah tangga di Kota Jantho ini, yang dikonfirmasi media ini Minggu sore tadi.
Belum banyak Tindakan Pemerintah yang Dirasakan Masyarakat
Secara terpisah, Masyarakat masih merasa lebih banyak bingung dari pada mengerti akan informasi terkait Corona dan tindakan yang harus dilakukan warga. Banyak masyarakat Gampong yang mengaku hanya cuma menerima informasi yang datang sedemikian deras bahkan nyaris kian lama makin membingungkan.
Misalnya saja, soal Masker, saat ini masih banyak warga yang sama sekali tidak pernah memperoleh bantuan masker, demikian halnya dengan cairan pembasmi kuman seperti, Disinfektan dan sebagainya. Sementara bila dilihat dari informasi yang beredar seakan kondisinya sangat benar benar menakutkan.
Diharapkan pemerintah dapat lebih optimal berntindak dibandingkan menginteruksi, sebab insteruksi yang diterima masyarakat, semakin membuat masyarakat ketakutan, sementara upaya untuk melakukan pencegahan banyak masyarakat yang tidak dapat melakukannya dan terjamin terhadap kesehatan jika bertindak.
“Kita dalam dilema ini, disatu sisi kita khawatir akan ancaman virus itu dan pingin segera menindaklanjut insteruksi pemerintah, tetapi tidak sedikit keraguan yang kami rasakan ketika kami bertendak ternyata akan membuat fatal bagi kesehatan kami bahkan lingkungan, oleh sebab itu kami harap pemerintah lebih profesional dalam mensosialisasi tehnik penanganan dan antisipasi wabah ini, supaya tidak terjadi sikap warga yang mengarah pada melahirkan persoalan baru,” demikian harap pria ini yang termasuk salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, namun dirinya enggan namanya dipublis. (Alan)
