Dongkrak PAD Polman, Pansus DPRD Gandeng Bapenda Petakan Potensi Pajak dan Retribusi
BeritaNasional. ID POLMAN SULBAR– Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, tidak cukup hanya mengandalkan target penerimaan. Pembenahan sistem pemungutan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi PAD yang digelar Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Polman bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Aula Kantor Kecamatan Polewali, Jumat (6/11/2026).
Forum ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perbankan, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pedagang Pasar Sentral Pekkabata dan Pasar Polewali serta petugas pemungut pajak daerah.
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, bersama anggota Pansus PAD Rudi Hamzah dan Agus Pranoto hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Bapenda Polman Muh. Fahri Yusuf dan Camat Polewali Masrullah.
Fahry mengatakan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai potensi pendapatan sekaligus persoalan yang selama ini dihadapi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dibarengi dengan langkah konkret, di antaranya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membenahi tata kelola pemungutan, serta memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara maksimal.
Ia menegaskan, orientasi optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, melainkan membangun sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel dan efektif.
“Optimalisasi PAD bukan semata-mata tentang meningkatkan penerimaan, tetapi juga bagaimana membangun sistem pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Fahry.
Selain itu, forum tersebut turut membahas penguatan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan lembaga perbankan. Percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah juga menjadi salah satu perhatian untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan penerimaan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Polman Muh. Fahri Yusuf berharap FGD tersebut mampu membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam menggali serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.
Penguatan PAD dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik tidak terus terkendala keterbatasan pendapatan.
Melalui forum tersebut,
DPRD dan Bapenda Polman diharapkan dapat merumuskan langkah lanjutan yang terukur, sehingga potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Sebab, peningkatan PAD pada akhirnya harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
