Bengkulu, Beritanasional.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan ke III Tahun 2022. Sidang paripurna ini gelar di ruang sidang DPRD Provinsi, Senin siang (10/10/2022).
Rapat paripurna ini membahas mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022-2023, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi lainnya juga tampak hadir Gubernur Bengkulu diwakili oleh Asisten III Setprov Bengkulu serta OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Junaidi SP menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Atas Nota Pejelasan Gubernur Tentang Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu.
“Kita dari fraksi Gerindra meminta agar Gubernur Bengkulu mewujudkan visi misinya seperti yang tertuang dalam delapan belas prioritas,” ujar Junaidi SP.
Ia juga menyebut, pada tahun 2023 nantinya meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu mendata terhadap seluruh aset, terutama aset yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD.
“Kita berharap agar Pemprov Bengkulu memaksimalkan PAD di tahun 2023 nantinya. Karena kami dari Fraksi Gerindra ingin mendapat jawaban seperti apa Nota Pengantar yang disampaikan pada tahun 2023. Terkait aset wisata Pantai Panjang yang resmi diserahkan ke pemerintah kota (Pemkot) kita juga minta laporannya,” tambahnya.
Lebih lanjut sambung Junaidi SP, “Kita minta kepada pemprov agar hasil rapat ini benar-benar menjalankan Pergub tentang wisata Pantai Panjang serta PAD tersebut, supaya di akhir tahun bisa diterbitkan retribusi guna meningkatkan PAD pada tahun depan,” pungkas Junaidi SP. (ADV)
